periskop.id - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan proses pencalonan Deputi Gubernur BI dilakukan menyusul pengunduran diri Juda Agung sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia yang efektif per 13 Januari 2026.
Ia menyebut bahwa surat pengunduran diri tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dengan tembusan kepada Ketua DPR RI.
"Untuk proses pengisian jabatan sebagai pengganti Bapak Juda Agung tersebut, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Bank Indonesia, termasuk memperhatikan persyaratan anggota Dewan Gubernur," kata Perry dalam konferensi pers RDG, Rabu (21/)1).
Ia menyampaikan, sesuai ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia, dirinya selaku Gubernur BI telah menyampaikan rekomendasi pengisian jabatan Deputi Gubernur kepada Presiden pada 14 Januari 2026.
Adapun tiga nama yang diusulkan sebagai calon Deputi Gubernur BI yakni Thomas Djiwandono, Dicky Kartikoyono, dan Solikin M. Juhro.
Selanjutnya, Perry bilang Presiden telah meneruskan usulan ketiga calon tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjalani proses persetujuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan, keputusan akhir sepenuhnya menjadi kewenangan DPR untuk memberikan persetujuan terhadap salah satu dari ketiga calon yang diusulkan.
"Kita tentu saja serahkan sepenuhnya kepada DPR untuk memberikan persetujuan terhadap salah satu dari tiga orang calon Deputi Gubernur tersebut," jelas Perry.
Perry menegaskan proses pengisian jabatan Deputi Gubernur BI tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Ia menekankan bahwa seluruh kebijakan di BI diambil melalui mekanisme Dewan Gubernur secara kolektif dan kolegial.
"Pengambilan keputusan di Bank Indonesia dilakukan oleh Dewan Gubernur secara kolektif kolegial. Rekomendasi keputusan dirumuskan dan direkomendasikan melalui komite-komite yang ada," tuturnya.
Lebih lanjut, Perry menekankan bahwa proses pengambilan keputusan kebijakan di Bank Indonesia tetap memastikan dilakukan secara profesional dengan tata kelola yang kuat.
"Tentu saja bersinergi erat dengan kebijakan pemerintah untuk bersama menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," Perry mengakhiri.
Tinggalkan Komentar
Komentar