Periskop.id - Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho mengingatkan, penghitungan risiko bencana perlu menjadi pertimbangan dalam kebijakan perekonomian. Pasalnya, menurut Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM tersebut Indonesia merupakan wilayah rawan bencana yang memungkinkan akan mempengaruhi kondisi fiskal jika bencana bener-benar terjadi.
"Pertumbuhan di negara kita biasanya yang pertama neglecting externalities, eksternalitas itu, kemudian tidak dipedulikan, diacuhkan. Jadi kebijakan fiskal, investasi itu mengabaikan adanya variabel bencana dan risiko-risiko yang muncul. Sehingga daerah yang memiliki risiko besar eksposure akan besar, vulnerability-nya akan besar dan itu akan berdampak langsung ke masyarakat," beber Wisnu.
Selain itu, dia mendorong perlunya menghindari miskalkulasi penggunaan fiskal. Termasuk ekspansi infrastruktur di daerah rawan seperti pesisir, lembah dan lereng, tanpa melakukan mitigasi risiko.
Dia pun mendorong untuk menghindari bias untuk mendapatkan produk domestik bruto (gross domestic product/GDP) jangka pendek. "Mereka mencari yang cepat untung, padahal kita tidak boleh mencari yang cepat untung, kita harus berpikir jangka panjang. Anak kita akan seperti apa, cucu kita akan seperti apa, bagaimana kalau ada risiko bencana dan lain-lain," tuturnya.
Penghitungan dan pertimbangan efek jangka panjang tersebut, kata Wisnu, diperlukan untuk menekan risiko bencana yang dapat mengakibatkan korban jiwa akibat bencana alam atau bencana hidrometeorologi.
Secara khusus, dia mengingatkan, terdapat potensi perubahan perilaku ketika masyarakat terpapar dengan bencana alam dalam periode tertentu. Termasuk perilaku terkait ekonomi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan menjadi faktor penentu kesejahteraan masyarakat.
Sekadar mengingatkan, Untuk bencana banjir dan longsor di Sumatera yang terjadi pada akhir tahun 2025 saja, telah menyebabkan kerugian ekonomi signifikan yang diperkirakan sekitar Rp68,67 triliun. Kerugian ini mencakup kerusakan rumah penduduk, kehilangan pendapatan rumah tangga, rusaknya fasilitas infrastruktur jalan dan jembatan, serta kehilangan produksi lahan pertanian.
Kerugian ekonomi ini juga berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 0,29%. Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah tiga provinsi yang paling terdampak, dengan kerugian masing-masing sebesar Rp2,2 triliun, Rp2,07 triliun, dan Rp2,01 triliun.
Selain itu, bencana ini juga menyebabkan kerugian non-ekonomi, seperti korban jiwa, pengungsi, dan kerusakan infrastruktur vital. Data resmi menunjukkan bahwa bencana ini telah menewaskan 836 jiwa, melukai 2.700 orang, dan memaksa 1.473.173 orang mengungsi.
Potensi ekonomi yang hilang dari bencana ini juga sangat besar, terutama di sektor pertanian dan industri. Bencana ini telah mengganggu rantai pasok dan distribusi barang, sehingga menyebabkan kenaikan harga barang pokok
Sementara itu, biaya pemulihan bencana di Sumatera yang dikeluarkan dari APBN diperkirakan mencapai Rp 51,82 triliun, yang dialokasikan untuk tiga provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rinciannya untuk Aceh sebesar Rp 25,41 triliun, Sumatera Utara Rp 12,88 triliun dan Sumatera Barat Rp 13,52 triliun
Dana ini diperuntukkan untuk rehabilitasi infrastruktur, pembangunan hunian sementara, penyediaan bantuan darurat, dan dukungan sosial bagi warga terdampak. Namun, Center of Reform on Economics (CORE) mengestimasi biaya pemulihan bisa mencapai Rp 77,4 triliun, belum termasuk komponen kerugian non-fisik
Perkuat Mitigasi
Sebagai negara kepulauan yang terletak di sabuk tropis, fenomena bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, memang menjadi tantangan bagi bangsa ini untuk memperkuat mitigasi dan ketangguhannya.
Mitigasi yang tanpa jeda memastikan semua pihak terus bergerak maju mengoptimalkan seluruh potensi. Termasuk memastikan keselamatan masyarakat, serta keberlanjutan Pembangunan yang tetap terjaga dalam harmoni dan keselarasan.
Peneliti Ahli Utama bidang Hidrologi dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN Dr Apip mengatakan, berdasarkan hasil penelitian, perubahan iklim saat ini didominasi oleh faktor antropogenik, dengan indikasi peningkatan kejadian hujan ekstrem di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.
Ia menjelaskan, kombinasi antara peningkatan intensitas hujan ekstrem dan penurunan daya dukung serta resiliensi ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi faktor kunci meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi. Hal ini pada akhirnya berdampak pada peningkatan risiko dan kerugian, baik material maupun nonmaterial.
Untuk itu, lanjutnya, upaya mitigasi yang ada saat ini harus mampu mengimbangi laju perubahan kondisi cuaca ekstrem dan degradasi ekosistem DAS. Dengan begitu, diperlukan strategi mitigasi yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis kajian ilmiah.
Apip menyebutkan bahwa dalam konteks pengelolaan risiko banjir berbasis DAS, strategi mitigasi perlu diterapkan secara diferensial namun terintegrasi dari hulu hingga hilir. Artinya, wilayah hulu harus dipulihkan dan diperkuat fungsinya sebagai kawasan konservasi dan pengisian ulang air tanah.
Sementara itu bagian tengah DAS diarahkan sebagai zona pengendali dan penunda limpasan melalui peningkatan kapasitas penyimpanan air, seperti reaktivasi dan penambahan situ, sumur resapan, hutan kota, serta ruang terbuka hijau.
Di wilayah hilir, khususnya kawasan perkotaan, fokus mitigasi diarahkan pada peningkatan dimensi dan kualitas jaringan drainase dan Sungai hingga optimalisasi sistem polde. Kemudian, penerapan solusi integratif antara infrastruktur teknik misalnya pemanfaatan tanggul dan solusi berbasis alam (nature-based solutions) seperti pemanfaatan mangrove untuk mereduksi banjir rob.
Tinggalkan Komentar
Komentar