Periskop.id - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, pengendalian inflasi dan perlindungan daya beli masyarakat harus menjadi prioritas utama kebijakan ekonomi nasional, menjelang bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri.
"Setiap Ramadan, konsumsi meningkat dan tekanan harga bisa muncul. Karena itu, negara harus hadir lebih awal, memastikan instrumen kebijakan bekerja sebelum gejolak terjadi," kata Misbakhun di Jakarta, Senin (16/2).
Menurut dia, siklus musiman kenaikan permintaan terhadap bahan pokok telah menjadi pola yang dapat dipetakan. Tanpa langkah antisipatif yang matang, kondisi tersebut berpotensi menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah dan bawah yang paling rentan terhadap lonjakan harga komoditas pangan.
"Yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil. Kalau harga beras, gula, atau minyak goreng naik tidak wajar, itu langsung memukul pengeluaran rumah tangga. Maka pengendalian inflasi pangan harus menjadi perhatian serius," tuturnya.
Dia pun meminta Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, serta industri perbankan nasional untuk bersinergi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
Optimalisasi mekanisme deteksi dini terhadap potensi inflasi pangan dan penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi langkah strategis yang harus diaktifkan sejak dini.
"Koordinasi tidak boleh setengah-setengah. Kita ingin semua otoritas bergerak dalam satu frekuensi. Jangan menunggu harga bergejolak baru bertindak. Pendekatan kita harus preventif, bukan reaktif," imbuhnya.
Selain itu, dia mengatakan, kelancaran distribusi logistik serta pengawasan terhadap praktik spekulasi pasar tidak boleh diabaikan. Stabilitas nilai tukar rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan turut menentukan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat selama Ramadan.
"Stabilitas harga bukan sekadar angka statistik. Ini soal ketenangan masyarakat dalam beribadah dan menyambut hari raya. Kalau ekonomi stabil, perputaran usaha di daerah juga bergerak dan memberi dampak positif bagi pertumbuhan," ucapnya.
Untuk itu, ia memastikan DPR akan menjalankan peran pengawasannya dengan memantau secara intensif perkembangan harga, likuiditas, dan efektivitas kebijakan hingga puncak Idulfitri.
Momentum Pertumbuhan
Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai, momentum Ramadan dan Idulfitri 2026, perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I dan II, dengan sektor potensial pangan, transportasi dan logistik. Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti menuturkan, sektor tersebut layak mendapatkan stimulus agar daya ungkitnya terhadap perekonomian nasional semakin besar.
Dia menyampaikan kenaikan harga pangan yang kerap terjadi pada periode tersebut, perlu diantisipasi. Di ataranya melalui kebijakan yang mampu menjaga stabilitas sekaligus memastikan ketersediaan pasokan di masyarakat.
Selain pangan, Esther menekankan pentingnya dukungan terhadap sektor transportasi. Hal ini dibutuhkan, mengingat adanya tradisi mudik yang mendorong lonjakan mobilitas masyarakat yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap aktivitas ekonomi, baik di kota besar maupun daerah tujuan.
Lebih lanjut, ia menyoroti sektor logistik yang berperan penting dalam menjaga kelancaran distribusi barang. “Sektor logistik, biasanya pengiriman barang dan permintaan barang meningkat menjelang Lebaran, karena konsumsi meningkat,” kata Esther.
Peningkatan konsumsi rumah tangga selama Ramadan hingga Lebaran Idulfitri 2026, kata dia, akan berdampak langsung pada naiknya aktivitas distribusi dan pengiriman barang. Untuk mengoptimalkan peran ketiga sektor tersebut, Esther menyarankan pemerintah memberikan berbagai bentuk stimulus, seperti melalui subsidi harga dan tarif, serta pelaksanaan operasi pasar guna memperbanyak pasokan pangan.
Menurut Esther, langkah-langkah tersebut tidak hanya menjaga daya beli masyarakat selama periode hari besar keagamaan, tetapi juga menjadi instrumen efektif dalam menopang pertumbuhan ekonomi pada paruh awal tahun 2026.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis perekonomian Indonesia mampu mencetak pertumbuhan sebesar 5,6% pada kuartal I-2026. Salah satunya, karena timulus diskon transportasi pada periode libur Hari Besar Nasional (HBN) Idulfitri 2026.
“Kami kasih diskon itu agar menggeret perekonomian,” ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/2)
Stimulus itu merupakan kelanjutan dari insentif HBN sebelumnya yang menunjukkan dampak positif terhadap perekonomian. Pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, misalnya, mobilitas masyarakat dan kegiatan pariwisata meningkat, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat hingga 5,39%.
Tinggalkan Komentar
Komentar