periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya masih menunggu arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana restrukturisasi utang proyek kereta cepat Whoosh yang disebut-sebut akan melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Purbaya menegaskan hingga saat ini belum ada instruksi resmi dari Presiden mengenai skema tersebut. Ia menyebut pembahasan yang ada sejauh ini belum bersifat final.
"Saya masih tunggu petunjuk. Saya kalau ada petunjuk presiden saya kerjain, sekarang belum. Paling enggak, ada tapi belum firm," kata Purbaya kepada media, di Jakarta, Rabu (18/2).
Ia menyebut arahan tersebut baru disampaikan oleh CEO BPI Danantara Rosan Roeslani. Namun menurutnya, Kementerian Keuangan baru akan mengambil langkah konkret setelah menerima arahan resmi dari kepala negara terkait mekanisme dan sumber pendanaan restrukturisasi utang proyek tersebut.
"Belum tau. Belum ada petunjuk khusus dari presiden. Adanya dari Rosan (CEO BPI Danantara Rosan Roeslani), dari itu kan belum clear," terang dia.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa utang pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung akan dibayar menggunakan APBN.
Prasetyo mengatakan pembahasan masih berada dalam tahap finalisasi. Proses negosiasi dan pembicaraan teknis terkait mekanisme pembayaran dipimpin langsung oleh CEO Danantara, Rosan Roeslani.
"Kemarin laporan terakhir rapat di Danantara. Jadi masih ada finalisasi. Sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara," ucap Prasetyo.
Komitmen pembayaran utang Whoosh juga sebelumnya ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menyatakan pemerintah siap membayar kewajiban proyek tersebut sebesar Rp1,2 triliun per tahun.
Tinggalkan Komentar
Komentar