Periskop.id - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta presiden untuk membatalkan rencana impor 105.000 unit mobil pick-up untuk kendaraan niaga operasional Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih. Pasalnya, Langkah ini dinilai melemahkan industri otomotif dalam negeri yang sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan tersebut.
“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Saleh Husin dalam pernyataan di Jakarta, Minggu (22/2).
Menurut Kadin, impor kendaraan pick-up dalam bentuk utuh atau completely built up(CBU), berisiko mematikan industri otomotif nasional. Apalagi, tidak memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian domestik.
Kata dia, industri otomotif di dalam negeri telah menyatakan kesiapan untuk melayani kebutuhan kendaraan bagi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Saleh menegaskan kebijakan impor perlu diselaraskan dengan visi industrialisasi pemerintah yang menekankan hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah ekonomi nasional. Ia juga mengingatkan, pembangunan industri dalam negeri harus dijaga melalui regulasi yang tepat.
“Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh,” ucap Saleh.
Di sisi lain, pelaku industri menilai kapasitas produksi nasional sebenarnya cukup besar. Total kapasitas produksi pick-up nasional mencapai ratusan ribu unit per tahun dan belum dimanfaatkan optimal.
TKDN 40%
Terlebih, industri ini berjalan dengan dukungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 40%, serta jaringan layanan purna jual yang luas. Karena itu, Kadin menilai pemerintah perlu memastikan kebijakan perdagangan tidak berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan penguatan industri domestik.
Sinkronisasi antara kementerian terkait kata dia, dinilai penting agar program pembangunan desa dapat menjadi stimulus bagi industri otomotif nasional.
“Namun secara kebijakan industri, pemerintah tetap harus berhati-hati agar pembangunan koperasi desa tidak justru melemahkan utilisasi pabrik otomotif dalam negeri,” ungkap Saleh.
Kadin juga menilai pemerintah memiliki ruang untuk merancang skema yang lebih berpihak kepada industri nasional. Seperti memprioritaskan kendaraan dengan TKDN tinggi, mendorong perakitan dalam negeri, atau membangun kemitraan manufaktur lokal.
Seperti dikabarkan sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara berencana melakukan impor 105.000 unit kendaraan dari India untuk mendukung operasional kopdes.
Impor tersebut terdiri dari 35.000 unit mobil pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M). Kemudian, 35.000 unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama. Pengiriman kendaraan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, Indonesia telah mampu memproduksi kendaraan pick-up secara mandiri. Ini menjadi bukti kemandirian industri otomotif nasional, sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi perekonomian.
Respons ini disampaikan dia berkaitan dengan rencana impor 105.000 mobil pick-up dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih. Menperin dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (19/2) menjelaskan, apabila pengadaan kendaraan pick-up 4x2 sebanyak 70.000 unit dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka akan memberikan dampak ekonomi ke belakang (backward linkage) sekitar Rp27 triliun.
Komitmen Prabowo
Sebelumnya, Anggota DPR RI Ahmad Iman Sukri memandang langkah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) mengimpor sekitar 105.000 mobil dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi kontras atau bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto.
"Presiden Prabowo sangat bangga menggunakan kendaraan produksi lokal, bahkan seluruh menteri dan pejabat pemerintah diarahkan menggunakan Maung, didorong untuk tidak menggunakan produk asing. Itu sebagai wujud kebanggaan dan komitmen penggunaan produk dalam negeri,” ujar Iman yang juga merupakan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Oleh sebab itu, dia mempertanyakan rencana Agrinas tersebut, karena Prabowo bahkan sudah menyiapkan anggaran untuk produksi kendaraan buatan lokal.
"Faktanya, kapasitas industri otomotif nasional masih sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan kendaraan komersial, termasuk pikap. Bahkan, kendaraan niaga ringan jenis pikap merupakan unggulan dalam negeri. Bukan hanya memenuhi kebutuhan domestik, melainkan ekspor," tuturnya.
Ia melanjutkan, “Setahu saya, berdasarkan data produsen otomotif dalam negeri, kapasitas produksi dalam negeri sangat besar dan mencapai hingga 2,5 juta kendaraan, termasuk pikap. Kalau kita mampu membuat kendaraan sendiri, kenapa harus impor?” imbuhnya.
Karena itu, dia mengingatkan Agrinas selaku badan usaha milik negara (BUMN) bahwa dengan anggaran negara yang terbatas, daya beli melemah, hingga tekanan ekonomi global, maka pemerintah termasuk BUMN harus lebih ekstra berhati-hati dalam urusan belanja.
"BUMN harus berhati-hati dalam menggunakan uang rakyat. Kalaupun ingin belanja, harus ada multiplier effects (efek berganda, red.) bagi perekonomian Indonesia. Jangan sampai menguntungkan golongan dan orang tertentu," ujarnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar