Periskop.id - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco berpesan kepada pemerintah agar menunda terlebih dahulu rencana impor 105 ribu mobil dari India, untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menurut dia, rencana itu perlu ditunda karena Presiden Prabowo Subianto masih kunjungan kerja ke luar negeri. Menurut dia, Presiden nantinya akan membahas hal rinci terkait rencana tersebut.
"Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (23/2).
Menurutnya, Presiden juga akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. "Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian," kata dia.
Sebelumnya, kabar mengenai langkah impor oleh Agrinas diumumkan oleh perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M), dalam laman perusahaan mereka pada 4 Februari 2026. M&M mengumumkan akan menyuplai 35.000 unit Scorpio Pikup
Pada 20 Februari 2026, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota kepada media di tanah air mengonfirmasi mengimpor 105.000 mobil dari perusahaan India seniulaiRp24,66 triliun. Ratusan ribu kendaraan tersebut terdiri atas 35.000 unit mobil pikap ukuran 4x4 dari M&M, kemudian 35.000 unit pikap 4x4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.
Sejumlah pihak pun mengkritisi rencana tersebut dan meminta pemerintah membatalkan. Anggota DPR RI Ahmad Iman Sukri memandang rencana impor seratusan ribu mobil itu kontras atau bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto.
Sebab Presiden Prabowo sangat bangga menggunakan kendaraan produksi lokal. Bahkan seluruh menteri dan pejabat pemerintah diarahkan menggunakan Maung buatan Pindad.
Industri Dalam Negeri
Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta presiden untuk membatalkan rencana impor 105.000 unit mobil pick-up untuk kendaraan niaga operasional Kopdes Merah Putih. Pasalnya hal ini dinilai melemahkan industri otomotif dalam negeri yang sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan tersebut.
“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Saleh Husin dalam pernyataan di Jakarta, Minggu.
Menurut Kadin, impor kendaraan pick-up dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) berisiko mematikan industri otomotif nasional dan tidak memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian domestik.
Kata dia, industri otomotif di dalam negeri telah menyatakan kesiapan untuk melayani kebutuhan kendaraan, bagi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Saleh menegaskan kebijakan impor perlu diselaraskan dengan visi industrialisasi pemerintah yang menekankan hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah ekonomi nasional.
Ia mengingatkan, pembangunan industri dalam negeri harus dijaga melalui regulasi yang tepat. “Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh,” ucap Saleh.
Di sisi lain, pelaku industri menilai kapasitas produksi nasional sebenarnya cukup besar. Total kapasitas produksi pick-up nasional mencapai ratusan ribu unit per tahun dan belum dimanfaatkan optimal, dengan dukungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 40%, serta jaringan layanan purna jual yang luas.
Kadin menilai pemerintah perlu memastikan kebijakan perdagangan tidak berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan penguatan industri domestik. Sinkronisasi antara kementerian terkait kata dia, dinilai penting agar program pembangunan desa dapat menjadi stimulus bagi industri otomotif nasional.
“Namun secara kebijakan industri, pemerintah tetap harus berhati-hati agar pembangunan koperasi desa tidak justru melemahkan utilisasi pabrik otomotif dalam negeri,” ungkap Saleh.
Kadin juga menilai pemerintah memiliki ruang untuk merancang skema yang lebih berpihak kepada industri nasional. Seperti memprioritaskan kendaraan dengan TKDN tinggi, mendorong perakitan dalam negeri, atau membangun kemitraan manufaktur lokal.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, Indonesia telah mampu memproduksi kendaraan pick-up secara mandiri yang menjadi bukti kemandirian industri otomotif nasional. Sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi perekonomian.
Respons ini disampaikan dia berkaitan dengan rencana impor 105.000 mobil pick-up dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih. Menperin dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (19/2) menjelaskan, apabila pengadaan kendaraan pick-up 4x2 sebanyak 70.000 unit dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka akan memberikan dampak ekonomi ke belakang (backward linkage) sekitar Rp27 triliun.
Tinggalkan Komentar
Komentar