periskop.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) per 31 Desember 2026 mencapai Rp131,9 triliun. Realisasi itu setara 4,2% dari pagu Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN).
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi tersebut terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp55,8 triliun dari pagu, serta belanja non-K/L sebesar Rp76,1 triliun dari pagu.
"Tahun 2026 pemerintah pusat melalui berbagai macam kementerian lembaga telah belanja Rp55,8 triliun kalau kita bandingkan dengan Januari 2025 belanjanya baru Rp24,4 triliun," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Senin (23/2).
Suahasil menjelaskan bahwa peningkatan belanja K/L tersebut dipengaruhi oleh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penyaluran bantuan sosial termasuk PBI, JKN dan PKH, serta percepatan belanja modal.
Pada belanja K/L, realisasi terbesar berasal dari belanja barang yang mencapai Rp25,9 triliun atau tumbuh 3,7% terhadap APBN, diikuti belanja pegawai sebesar Rp19,3 triliun atau tumbuh 5,4%.
"Belanja pegawai juga mengalami pertumbuhan terutama di dalam rangka kita memastikan seluruh tambahan ASN TNI Polri bisa melakukan kegiatan, jadi tumbuh belanja pegawainya," jelas Suahasil.
Kemudian belanja modal sebesar Rp1,2 triliun atau tumbuh 0,4%, dan belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp9,5 triliun atau tumbuh sekitar 5,8% dari pagu.
"Ini adalah percepatan belanja yang dilakukan oleh seluruh pemerintah pusat terutama kementerian dan lembaga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mendukung kesejahteraan masyarakat melalui APBN," tutup Suahasil.
Tinggalkan Komentar
Komentar