Periskop.id - Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo menyatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah. Hal ini guna memenuhi kebutuhan hunian masyarakat serta mengurangi backlog perumahan nasional.

"Tapi sebetulnya Presiden ingin ini (pembangunan 3 juta rumah) cepat, cepat," kata Hashim dalam Pencanangan Pembangunan Hunian Dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di lahan aset PT Kereta Api Indonesia di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin.

Hashim mengungkapkan, dirinya bertemu Presiden beberapa minggu lalu untuk membahas perkembangan program tersebut. Termasuk berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan di Indonesia.

Dia menuturkan dalam pertemuan tersebut, Presiden menilai pelaksanaan program pembangunan perumahan terkesan berjalan lambat. Dengan begitu, perlu adanya percepatan agar target penyediaan hunian bagi masyarakat dapat segera terealisasi.

Hashim menjelaskan, salah satu kendala yang dihadapi adalah proses birokrasi, mengingat kementerian yang menangani sektor perumahan merupakan kementerian baru sehingga masih memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan program.

"Terus terang saya beberapa minggu lalu saya ketemu Presiden, bicara mengenai program ini, (pembangunan 3 juta rumah). Presiden tanya kenapa program perumahan agak lambat, kesannya lambat di pemikiran Presiden," jelas Hashim.

"Saya jelaskan terus terang saja ada masalah birokrasi, Kementerian Perumahan (dan Kawasan Permukiman/PKP) kan kementerian baru, baru satu tahun dan sebagainya," tambah Hashim.

Meski demikian, ia optimistis program tersebut dapat segera berjalan lebih cepat dengan dukungan berbagai pihak, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang turut berpartisipasi dalam pengembangan hunian berbasis kawasan transportasi.

"Dan terus terang saja saya lihat, saya bisa laporkan dengan beliau (Presiden) dengan Kereta Api Indonesia, dengan partisipasi bapak-bapak dan ibu-ibu dari KAI ini akan segera terwujud (pembangunan 3 juta rumah)," ucap Hashim.

Hunian Terintegrasi KAI
Untuk diketahui, PT Kereta Api Indonesia (Persero) membangun 5.484 unit hunian yang terintegrasi transportasi publik di aset lahan sekitar Stasiun Manggarai Jakarta, Stasiun Kiaracondong Bandung, Stasiun Semarang Poncol, dan Stasiun Surabaya Gubeng sebagai dukungan terhadap program pemerintah pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat perkotaan.

"PT Kereta Api Indonesia mendukung program pembangunan nasional melalui pemanfaatan aset perkeretaapian untuk menghadirkan hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik," kata Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin.

Pembangunan bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan pihak terkait lainnya, dengan konsep kawasan berbasis transportasi publik atau Transit Oriented Development (TOD).

Adapun hunian yang akan dibangun meliputi tipe 45 dan tipe 52 bagi masyarakat perkotaan. Pembangunan hunian tersebut segera dimulai dan ditargetkan penyerahan kunci unit kepada penghuni dapat dilakukan pada awal tahun 2027 mendatang.

Lebih lanjut dia mengatakan, perusahaan itu juga mencatat memiliki sekitar 320 juta meter persegi lahan di seluruh Indonesia yang berpotensi dikembangkan menjadi kawasan berbasis TOD, guna memperluas akses hunian perkotaan.

Selain Jakarta, pembangunan hunian juga dilakukan di kawasan Stasiun Kiaracondong Bandung yang menempati lahan seluas sekitar 7.600 meter persegi. Di lokasi tersebut akan dibangun dua tower hunian dengan total sekitar 753 unit yang dirancang menjadi kawasan hunian terintegrasi dengan sistem transportasi publik di Kota Bandung.

Pengembangan hunian juga direncanakan di kawasan Stasiun Semarang Poncol di sekitar kawasan Dr Kariadi dengan luas lahan sekitar 1,2 hektare. Di Semarang, proyek tersebut akan menghadirkan dua tower hunian setinggi 42 lantai dengan total sekitar 1.042 unit yang terintegrasi dengan jaringan transportasi kereta api.

Sementara di Surabaya, pembangunan dilakukan di kawasan Stasiun Surabaya Gubeng dengan rencana dua tower hunian yang berdiri di atas lahan seluas sekitar 1,2 hektare. Di kawasan tersebut akan dibangun sekitar 1.489 unit hunian dengan tinggi bangunan mencapai 52 lantai yang dirancang sebagai kawasan hunian perkotaan berbasis transportasi.

Ekosistem Kota
KAI menyebut pengembangan hunian di kawasan stasiun bertujuan menghadirkan ekosistem kota yang lebih terintegrasi melalui hunian dekat transportasi public. Selain itu juga mendorong pemanfaatan lahan efisien, dan mobilitas masyarakat yang lebih mudah.

Perusahaan juga mencatat memiliki sekitar 320 juta meter persegi lahan di seluruh Indonesia yang berpotensi dikembangkan menjadi kawasan berbasis TOD, guna memperluas akses hunian perkotaan.

"(Untuk dananya) yang jelas ada dari porsi KAI sendiri, kemudian dari Danantara. Kemudian ada bagian dari pinjaman juga, pinjaman dalam negeri," kata Bobby.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, program pembangunan tiga juta rumah menjadi solusi mengatasi backlog perumahan. Sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Backlog perumahan adalah kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat dengan jumlah rumah yang tersedia. "Presiden Prabowo kokoh dalam komitmen dan sejak awal meyakini bahwa keluarga yang sehat itu berawal dari rumah yang baik, dan masyarakat yang berdaya itu berawal dari rumah yang sejahtera," kata AHY.