Periskop.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian periode 2015-2019 Darmin Nasution menilai, pemerintah perlu melakukan penyesuaian terhadap postur anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM), di tengah tekanan eksternal yang meningkat.

Menurut Darmin, kebijakan menahan harga BBM bersubsidi saat harga minyak mentah dunia meningkat, berimplikasi langsung terhadap stabilitas nilai tukar rupiah.

Saat ditemui dalam acara Simposium PT SMI 2026, Jakarta, Rabu (22/4), ia menjelaskan, ketika harga minyak global naik sementara harga BBM dalam negeri tetap ditahan, pemerintah harus menanggung selisih biaya melalui subsidi yang lebih besar. Kondisi ini, lanjutnya, meningkatkan kebutuhan pembiayaan sehingga memberi tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

“Artinya ya Anda (pemerintah) membuat harga BBM di dalam negeri itu tetap tidak naik, misalnya, ya Itu dia akan keluar tekanannya di tempat lain (nilai tukar rupiah),” ujarnya.

Darmin menekankan, dalam situasi ketidakpastian global saat ini, pemerintah tidak dapat menjaga seluruh indikator ekonomi tetap optimal secara bersamaan.

Penyesuaian Kebijakan
Kebijakan untuk menahan harga energi, kata Darmin, perlu diimbangi dengan konsekuensi pada sisi lain, seperti meningkatnya beban fiskal atau tekanan terhadap nilai tukar. Maka dari itu, ia memandang diperlukan penyesuaian kebijakan agar beban tersebut tidak semakin membesar.

"Jadi itu adalah cost yang harus dipikul karena anda tidak mau adjust di sini (subsidi BBM). Harus ada adjustment supaya (tidak) semua ke nilai tukar," jelas Darmin.

Adapun nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Rabu melemah 38 poin atau 0,22% menjadi Rp17.181 per dolar AS dibanding penutupan sebelumnya di level Rp17.143 per dolar AS. Pengamat ekonomi mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan ini ketidakpastian gencatan senjata antara AS dengan Iran.

“Presiden AS Donald Trump mengatakan ia akan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran tanpa batas waktu, untuk memungkinkan pembicaraan berlanjut guna mengakhiri perang yang telah menewaskan ribuan orang dan mengguncang ekonomi global,” ucapnya.

Langkah yang diambil Trump dinilai tampak sepihak, dan belum jelas apakah Iran atau Zionis Israel akan setuju untuk memperpanjang gencatan senjata selama dua pekan, sebagaimana disepakati sebelumnya.

Di sisi lain, Trump mengatakan Angkatan Laut AS akan mempertahankan blokade pelabuhan dan pantai Iran, yang oleh para pemimpin Iran disebut sebagai tindakan perang.

Harga LPG dan BBM Nonsubsidi
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai dampak kenaikan harga LPG dan BBM nonsubsidi terhadap inflasi, perlu diantisipasi dengan sejumlah kebijakan. Ia menghitung dalam jangka pendek, kenaikan harga LPG 12 kg dan BBM nonsubsidi diperkirakan memberikan tambahan inflasi yang relatif moderat, berkisar 0,1-0,3%.

Hal ini tergantung pada besaran kenaikan dan kecepatan pengaruhnya ke harga-harga lain, khususnya sektor transportasi dan logistik. "Namun demikian, tekanan tidak berhenti di angka inflasi semata. Ini akan berbeda kalau yang subsidi ikut naik, mudah-mudahan yang subsidi juga dijaga untuk tidak naik ya," ujar Fakhrul.

Fakhrul menuturkan, kelompok yang paling terdampak dengan kenaikan harga energi nonsubsidi ini adalah kelas menengah. "Mereka tidak menerima bantuan sosial, tetapi sangat sensitif terhadap kenaikan biaya hidup, terutama transportasi dan energi rumah tangga," tuturnya. 

Menurutnya, kelas menengah menjadi kelompok yang sering luput dari desain kebijakan, padahal dalam struktur ekonomi modern, mereka adalah shock absorber konsumsi domestik. Dampak turunan, seperti penurunan nilai mobil yang merupakan aset dari kelas menengah Indonesia, secara tidak langsung akan memberikan goncangan bagi neraca rumah tangga.

Dari sisi kebijakan, pemerintah perlu mengedepankan pendekatan yang lebih terarah dan komunikatif. Pertama, lanjutnya, komunikasi kebijakan harus eksplisit, bahwa kenaikan ini adalah bagian dari penyesuaian struktural, bukan sekadar respons jangka pendek. 

“Kedua, perlu ada targeted cushioning, bukan stimulus besar-besaran. Misalnya, penguatan bantuan transportasi publik atau insentif sektor logistik untuk menahan transmisi harga," tambahnya.

Terkait efektivitas bantuan sosial, Fakhrul memandang, instrumen tersebut masih relevan, namun perlu terus diperbaiki dari sisi akurasi dan kecepatan distribusi.

"Bansos tetap penting, tetapi tidak cukup. Kita butuh desain kebijakan yang juga menjaga daya beli kelas menengah, karena di situlah konsumsi agregat ditopang," tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan, adanya risiko dampak tambahan (second-round effect), terutama dalam konteks geopolitik global yang belum stabil.

"Dengan dinamika global saat ini, terutama terkait harga energi dan konflik geopolitik, risiko second-round effect tetap ada. Kenaikan harga energi bisa merambat ke harga pangan, logistik, hingga ekspektasi inflasi. Oleh karena itu, koordinasi fiskal dan moneter menjadi sangat krusial untuk memastikan ekspektasi inflasi tetap terjaga," tandasnya.