periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah kabar yang menyebutkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya tersisa Rp120 triliun. Ia menegaskan kondisi keuangan negara masih dalam batas aman dengan likuiditas yang memadai.
"Jadi tidak usah takut, APBN pemerintah masih cukup. Uang kita masih banyak. Dan SAL (saldo anggaran lebih) itu malah belum disentuh sama sekali," ungkap Purbaya dalam media briefing di Jakarta, Sabtu (25/4).
Purbaya menjelaskan, isu mengenai sisa dana pemerintah yang hanya Rp120 triliun merupakan informasi tidak akurat dan menyesatkan. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini saldo SAL masih mencapai sekitar Rp420 triliun.
"Isu dana negara tinggal Rp120 triliun, katanya. Dulu dibilang saya hanya punya uang untuk dua minggu. Sekarang disebut tinggal Rp120 triliun, lalu habis. Tidak benar. Uang saya yang SAL masih Rp420 triliun. Tidak diganggu. Saya pindahkan ke BI Rp300 triliun," terang Purbaya.
"Di TikTok banyak selebaran yang menjelekkan. Informasi tidak akurat yang bilang uang pemerintah tinggal Rp120 triliun," lanjutnya.
Ia juga menyebutkan bahwa sebagian dana tersebut telah ditempatkan di sistem perbankan dan Bank Indonesia guna mendukung likuiditas perekonomian. Langkah ini, menurutnya, merupakan bagian dari strategi pengelolaan kas negara (cash management) yang dilakukan secara hati-hati dan terukur sepanjang tahun.
"Itu yang saya sebut kuasa. Kalau di luar negeri saya sebut kuasai monetary policy. Orang-orang di luar agak kaget juga kita bisa melakukan itu," tuturnya.
-6889aeeb0bc1a.webp)
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa penempatan dana pemerintah di perbankan diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit ke sektor riil. Dengan demikian, dana tersebut tidak mengendap, melainkan berkontribusi langsung terhadap aktivitas ekonomi.
"Hanya saya pindahkan untuk perekonomian. Bagaimana caranya? Saya taruh di bank. Itu seperti menaruh deposito. Bank akan menyalurkan uangnya. Kalau tidak, mereka akan membayar bunga. Saya rugi kalau begitu. Itu negatif carry, biaya negatif bagi mereka. Dulu biasanya dana ditaruh di BI atau sistem perekonomian dipinjamkan. Sekarang di BI agak dibatasi, jadi harusnya masuk ke ekonomi," tutup Purbaya.
Tinggalkan Komentar
Komentar