periskop.id – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan pembenahan logistik laut menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga daya saing investasi dan kawasan industri.
Langkah strategis tersebut diperlukan guna memastikan efisiensi distribusi barang bagi para pelaku usaha di wilayahnya.
“Ini yang ingin kita ubah. Karena nanti makin banyak kawasan industri, makin banyak tenant-nya, maka harus kita perbaiki pelabuhannya,” ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan Luthfi saat memimpin Rapat Koordinasi Sistem Logistik Berbasis Laut di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (11/5). Forum ini secara khusus membahas penguatan infrastruktur maritim untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Luthfi memaparkan fokus utama pengembangan menyasar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Kendal, serta fasilitas dry port di Batang. Ketiga titik tersebut merupakan simpul krusial dalam menekan tingginya biaya logistik saat ini.
Gubernur mengungkapkan fakta lapangan mengenai ketergantungan arus barang yang masih sangat tinggi ke wilayah luar. Sekitar 70 persen arus kontainer menuju Jawa Tengah nyatanya masih melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Kapasitas Pelabuhan Tanjung Emas Semarang saat ini baru menyerap sekitar 30 persen dari total arus kontainer. Ketimpangan jalur distribusi ini berdampak langsung pada membengkaknya ongkos logistik yang harus ditanggung sektor industri.
Luthfi memastikan telah mendorong pemerintah pusat mempercepat pembenahan infrastruktur pendukung. Sinergi lintas sektor dianggap menjadi kunci agar ekosistem logistik berbasis maritim segera terwujud secara optimal.
Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menegaskan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Biaya logistik diakui sebagai komponen vital yang memengaruhi beban produksi perusahaan.
“Salah satu hal yang perlu kita kembangkan dan kita support untuk wilayah Jawa Tengah ini, adalah pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas,” ujarnya.
Todotua menyebutkan pihaknya siap berkolaborasi dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Perhubungan. Penyelesaian kendala logistik ini bertujuan memberikan iklim kepastian bagi para investor dan pelaku perdagangan.
Pemerintah turut menyoroti mendesaknya pengembangan Pelabuhan Kendal dan dry port di Batang. Kedua kawasan ini memiliki tingkat okupansi industri yang terus melonjak secara signifikan dalam beberapa waktu terakhir.
Penguatan jaringan logistik laut menjadi syarat mutlak agar daya tarik investasi di Jawa Tengah tidak mengalami penurunan. Keandalan fasilitas pelabuhan akan mempermudah akses keluar masuk barang secara lebih efisien dan murah.
Rapat koordinasi ini dihadiri sejumlah pejabat eselon II dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Hadir pula perwakilan dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan.
Perwakilan pemerintah daerah dari Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Demak, hingga Batang turut memberikan masukan. Pertemuan tersebut melibatkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta instansi terkait lainnya guna menyamakan persepsi pembangunan.
Tinggalkan Komentar
Komentar