periskop.id - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai percepatan belanja pemerintah sepanjang triwulan I berdampak langsung pada lonjakan jumlah uang beredar per Maret 2026.
Ia memaparkan akselerasi aktivitas fiskal tersebut turut menyuntikkan likuiditas ekstra ke dalam perekonomian nasional. Ia menyebut kondisi ini berimbas positif pada penguatan sektor transaksi, konsumsi masyarakat, hingga kegiatan usaha.
“Ini menunjukkan aktivitas fiskal yang lebih cepat ikut menambah likuiditas dalam perekonomian, sehingga memperkuat transaksi, konsumsi, dan kegiatan usaha,” katanya seperti dilansir Antara, Jakarta, Sabtu (16/5).
Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Maret 2026 tumbuh 9,7% secara tahunan (yoy).
Pertumbuhan uang beredar tersebut melesat lebih tinggi dibandingkan catatan BI pada Februari 2026 yang berada di angka 8,7% yoy.
BI merinci salah satu motor penggerak utamanya adalah tagihan bersih kepada pemerintah pusat yang meroket hingga 39,2% yoy.
Lonjakan tagihan tersebut naik tajam dari posisi pertumbuhan Februari 2026 yang hanya berkisar 25,6% yoy.
Meski begitu, Josua mengingatkan publik untuk membaca tren kenaikan likuiditas ini dengan ekstra hati-hati.
Ia menekankan peningkatan uang beredar tidak selalu sejalan dengan kualitas pertumbuhan ekonomi jika tidak dibarengi faktor fundamental lain.
Kualitas ekonomi yang kuat harus seirama dengan peningkatan kapasitas produksi, investasi sektor swasta, dan penguatan produktivitas secara riil, jelas Josua.
Dia mengambil contoh pengeluaran pemerintah berupa kucuran Tunjangan Hari Raya (THR) selama momen Ramadan dan Idul Fitri yang sifatnya konsumtif.
Stimulus semacam itu hanya sanggup mendongkrak denyut ekonomi nasional secara instan tanpa memberikan efek domino pada bulan-bulan berikutnya.
“Bila belanja lebih banyak bersifat konsumtif atau musiman, dampaknya bisa cepat memudar setelah periode Hari Raya selesai,” tegasnya.
Lebih lanjut, Josua mengaitkan tingginya aktivitas belanja pemerintah di triwulan I dengan lonjakan angka pengeluaran konsumsi negara pada indikator makro.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melaporkan realisasi belanja negara sepanjang triwulan I 2026 sukses menyentuh Rp815 triliun atau tumbuh 31,4% yoy.
KSSK membagi serapan tersebut ke dalam pos belanja pemerintah pusat sebesar Rp610,3 triliun serta alokasi transfer ke daerah senilai Rp204,8 triliun.
Badan Pusat Statistik (BPS) ikut mengonfirmasi tren ini lewat laporan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah dalam Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 21,81% yoy pada periode serupa.
Tinggalkan Komentar
Komentar