Periskop.id - Pengamat Ekonomi Senior Perbanas Josua Pardede menilai, pemberian insentif kendaraan listrik (EV) masih diperlukan industri otomotif nasional, di tengah pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah.

“Terjadi penurunan daya beli kelas menengah yang cukup signifikan dan ini nyata. Data juga menunjukkan jumlah kelas menengah menurun tajam, sementara kelompok masyarakat rentan meningkat,” kata Josua dalam diskusi "Insentif EV Dihapus, Kemana Arah Masa Depan Industri Otomotif di Indonesia?" di Jakarta, Selasa (10/2). 

Ia menjelaskan, kondisi tersebut berdampak langsung pada penjualan mobil segmen menengah ke bawah. Termasuk kendaraan hemat energi berbiaya rendah (LCGC), yang mengalami penurunan cukup dalam.

Sebaliknya, penjualan kendaraan listrik justru menjadi penopang pasar mobil penumpang, terutama pada kuartal IV tahun 2025. Menurut Josua, lonjakan penjualan kendaraan listrik pada Desember 2025 terjadi karena konsumen melakukan pembelian lebih awal, untuk memanfaatkan insentif pemerintah yang dikhawatirkan berakhir pada awal tahun berikutnya.

“Terjadi lonjakan yang sangat signifikan dari November ke Desember. Dugaan kami, konsumen melakukan pembelian, karena khawatir insentif kendaraan listrik tidak berlanjut,” ujarnya.

Ia menambahkan, penjualan kendaraan listrik saat ini didominasi konsumen kelas menengah atas yang umumnya bukan pembeli mobil pertama.Kelompok ini dinilai lebih resilien terhadap tekanan ekonomi, sehingga relatif lebih siap beralih ke kendaraan listrik.

Namun demikian, Josua mengingatkan tanpa insentif, harga kendaraan listrik berpotensi naik dan berisiko menekan permintaan. Hal ini dapat berdampak pada kinerja industri otomotif secara keseluruhan, yang saat ini masih menghadapi tren penurunan penjualan tahunan.

“Jika insentif dihentikan tanpa pengganti, akan ada kenaikan harga dan penurunan penjualan EV. Ini tentu akan memengaruhi kinerja industri otomotif tahun ini,” tuturnya. 

Lebih lanjut Josua mengungkapkan, skema insentif yang paling realistis adalah pemberian insentif secara bersyarat, antara lain kepada produsen yang telah memenuhi ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) atau untuk pembelian mobil pertama.

Ia menegaskan, meski ruang fiskal pemerintah terbatas, dukungan terhadap kendaraan listrik tetap penting, karena segmen konsumen EV dinilai lebih stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Insentif EV tetap perlu didukung, dengan pengaturan yang lebih tepat sasaran. Insentif bersyarat bisa menjadi solusi win-win, mendorong investasi dalam negeri sekaligus tetap menjaga ruang fiskal pemerintah,” pungkasnya.

Berpotensi Stagnan
Sebelumnya, Pengamat otomotif Bebin Djuana menilai pasar kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia berpotensi mengalami stagnasi, jika pemerintah tidak segera menghadirkan skema insentif baru pasca berakhirnya berbagai stimulus fiskal pada akhir 2025.

"Untuk itu, kami mendesak pemerintah untuk segera menggulirkan kebijakan pemanis guna menjaga momentum pertumbuhan EV di tanah air. Tanpa kepastian insentif, target ambisius Net Zero Emission (NZE) 2060 melalui percepatan adopsi kendaraan rendah emisi dikhawatirkan kehilangan daya dorong," ucapnya beberapa waktu lalu. 

Menurut dia, saat ini terjadi kekosongan regulasi setelah berakhirnya pembebasan bea masuk mobil listrik impor utuh (completely built up/CBU), serta dihentikannya skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10%..

Ia menilai, intervensi pajak yang diterapkan pemerintah pada tahun lalu terbukti efektif meruntuhkan keraguan konsumen. Terlebih sebelumnya pasar cenderung menahan diri karena tingginya harga baterai yang menyumbang hingga 40%, dari total harga kendaraan. Ditambah lagi, kekhawatiran terkait usia pakai komponen tersebut.

"Ketika pemerintah memberikan insentif pajak, kondisinya berubah drastis. Perkembangan teknologi baterai juga ikut berperan. Harga yang lebih terjangkau, ditambah fitur dan desain yang kekinian, membuat penjualan EV meningkat signifikan," ujarnya.

Namun, tambahnya, tren positif itu kini terancam karena harga kendaraan listrik diprediksi melonjak seiring hilangnya dukungan fiskal, yang berpotensi membuat pasar kembali lesu.

Dalam situasi ketidakpastian seperti ini, menurut dia, konsumen cenderung menunda pembelian, sambil menunggu apakah EV masih menarik secara harga dan manfaat.

Bebin menegaskan dukungan terhadap kendaraan rendah emisi semakin penting, mengingat sektor transportasi masih menjadi penyumbang utama emisi karbon. Apalagi, kualitas BBM nasional masih tertinggal dibanding negara-negara Asia Tenggara.

Minat Konsumen
Senada, Direktur Eksekutif Center for Energy Policy M Kholid Syeirazi menilai wacana pemerintah untuk tidak melanjutkan sejumlah insentif fiskal terhadap kendaraan listrik (electric vehicle/EV) pada 2026, berpotensi menurunkan minat konsumen yang sejak awal sangat sensitif terhadap harga. Apalagi selama ini, insentif fiskal berperan sebagai pemanis yang mendorong masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil (internal combustion engine/ICE) ke EV.

Kholid mengungkapkan beberapa stimulus utama resmi berakhir tahun ini, mulai dari pembebasan bea masuk mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) impor utuh (completely built up/CBU), hingga skema pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 10%.

"PPN itu salah satu demand booster penjualan. Insentif tersebut menjadi pemanis agar konsumen mau pindah dari ICE ke EV. Tanpa itu, kenaikan harga per unit bisa mencapai sekitar 15%. Hal tersebut berisiko menekan penjualan kendaraan listrik ditingkat ritel," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kelanjutan kebijakan insentif di sektor otomotif untuk tahun 2026 masih dalam tahap pengkajian menyeluruh, mengingat besarnya dukungan fiskal yang telah diberikan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, selama dua tahun terakhir pemerintah sudah mengalokasikan insentif otomotif dengan nilai mencapai Rp7 triliun. Di sisi lain, kinerja investasi industri kendaraan bermotor, terutama kendaraan listrik, menunjukkan tren yang terus membaik.

"Otomotif silakan direview. Karena otomotif sudah kita berikan insentif selama dua tahun terakhir dan nilainya Rp7 triliun. Dan arahan sekarang adalah, dan investasi di sektor otomotif terutama EV sudah meningkat," ujar Airlangga.