Ekonomi

DJP Bantah Babinsa Jadi Pemungut Pajak, Ini Penjelasan Resminya
DJP Bantah Babinsa Jadi Pemungut Pajak, Ini Penjelasan Resminya

DJP menegaskan Babinsa dan Bhabinkamtibmas bukan petugas pajak, hanya mendukung koordinasi dan penyediaan informasi.

HUT ke 500, Jakarta Bidik Obligasi Daerah Pertama Rp3,5 Triliun di 2027
HUT ke 500, Jakarta Bidik Obligasi Daerah Pertama Rp3,5 Triliun di 2027

Pemprov DKI menargetkan obligasi daerah Rp3,5 triliun pada 2027 untuk membiayai LRT, RSUD, sekolah, pengendalian...

Purbaya Siapkan Tambahan TKD hingga Rp90 Triliun, Tunggu Restu Presiden
Purbaya Siapkan Tambahan TKD hingga Rp90 Triliun, Tunggu Restu Presiden

Pemerintah siapkan tambahan TKD bagi daerah dengan fiskal terbatas. Besaran masih menunggu persetujuan Presiden dan...

Purbaya: Likuiditas Mulai Membaik, Sinergi Kemenkeu-BI Makin Kuat
Purbaya: Likuiditas Mulai Membaik, Sinergi Kemenkeu-BI Makin Kuat

Koordinasi Kemenkeu dan BI diperkuat untuk menjaga likuiditas. Purbaya menyebut kondisi mulai membaik berkat komunikasi...

Purbaya Tegaskan APBN Bukan Sumber Utama Pendanaan PFII
Purbaya Tegaskan APBN Bukan Sumber Utama Pendanaan PFII

APBN dipastikan bukan sumber utama pendanaan PFII. Pemerintah mengandalkan investor dan Danantara, dengan APBN hanya...

Purbaya: Indonesia Terbitkan Panda Bond US$1 Miliar pada 23 Juli
Purbaya: Indonesia Terbitkan Panda Bond US$1 Miliar pada 23 Juli

Pemerintah akan menerbitkan Panda Bond senilai US$1 miliar di China pada 23 Juli 2026, didukung...

Swasembada Susu Tak Cukup Tambah Sapi, Pasar Peternak Harus Dijamin
Swasembada Susu Tak Cukup Tambah Sapi, Pasar Peternak Harus Dijamin

Ekonom menilai swasembada susu membutuhkan jaminan penyerapan, harga layak, dan kontrak jangka panjang antara peternak...

Purbaya Beberkan Defisit APBN Per Semester I Tahun 2026 Capai 0,76%
Purbaya Beberkan Defisit APBN Per Semester I Tahun 2026 Capai 0,76%

Defisit APBN semester I 2026 mencapai Rp196,5 triliun atau 0,76% PDB, dengan penerimaan dan belanja...

Ekonom: Penempatan Dana SAL Jadi Kewenangan Menteri Keuangan
Ekonom: Penempatan Dana SAL Jadi Kewenangan Menteri Keuangan

Menteri Keuangan berwenang kelola kas negara termasuk penempatan dana SAL tanpa persetujuan DPR, selama sesuai...

Sah!  DPR Resmi Sahkan RUU PFII Jadi Undang-Undang
Sah! DPR Resmi Sahkan RUU PFII Jadi Undang-Undang

DPR sahkan UU PFII dalam rapat paripurna. Regulasi ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat...