Periskop.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun pada Juni 2027, bertepatan dengan peringatan 500 tahun Kota Jakarta. Dana dari pasar modal itu disiapkan untuk membiayai sejumlah proyek strategis, mulai dari perpanjangan jalur LRT hingga infrastruktur pengendalian banjir.
Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya DKI mencari sumber pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jika terealisasi, Jakarta berpotensi menjadi pemerintah daerah pertama di Indonesia yang berhasil menerbitkan obligasi daerah. Hingga Juni 2026, belum ada pemerintah daerah yang menyelesaikan penerbitan instrumen tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan rencana penerbitannya telah dimasukkan dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS 2027.
"Rencana penerbitan Obligasi Daerah ini telah diusulkan dalam KUA-PPAS APBD Tahun 2027. Obligasi tersebut akan menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan daerah untuk mendukung berbagai proyek pelayanan publik," kata Pramono dalam kegiatan Capacity Building Penerbitan Obligasi Daerah di Jakarta Selatan, Selasa (21/7).
Dana untuk LRT, Sekolah hingga Pengendalian Banjir
Dana Rp3,5 triliun tersebut direncanakan untuk membiayai pembangunan LRT Jakarta Fase 1C rute Manggarai-Dukuh Atas, rumah sakit umum daerah, unit sekolah baru, rumah susun, serta embung dan polder sebagai bagian dari pengendalian banjir.
Obligasi dirancang memiliki tenor maksimal tujuh tahun. Sementara itu, besaran kupon atau imbal hasil bagi investor baru akan ditetapkan berdasarkan kondisi pasar keuangan ketika instrumen tersebut diterbitkan.
Penerbitan surat utang dinilai penting karena kebutuhan pembangunan Jakarta jauh lebih besar dibandingkan kemampuan APBD membiayai seluruh proyek. Pemprov DKI memperkirakan kebutuhan pendanaan pembangunan ibu kota dalam lima tahun mendatang mencapai sekitar Rp1.064 triliun.
"Target kami Jakarta masuk Top 50 Global City pada 2030 dan Top 20 Global City pada 2045. Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta dalam lima tahun ke depan mencapai sekitar Rp1.064 triliun. Besarnya kebutuhan tersebut membuat pemerintah harus membuka berbagai sumber pendanaan baru agar pembangunan tetap berjalan secara optimal," ujar Pramono.
Dengan perhitungan tersebut, nilai obligasi Rp3,5 triliun hanya setara sekitar 0,33 persen dari total kebutuhan pendanaan lima tahun Jakarta. Meski porsinya kecil, penerbitan perdana dapat menjadi uji kemampuan DKI mengakses pembiayaan berbasis pasar sekaligus mengukur minat investor terhadap surat utang pemerintah daerah.
Bukan Dana Gratis, Harus Dibayar dari APBD
Obligasi daerah merupakan surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan pemerintah daerah. Investor yang membeli obligasi berhak memperoleh pembayaran kupon dan pengembalian pokok ketika jatuh tempo. Artinya, dana tersebut bukan hibah dan harus dilunasi menggunakan kapasitas fiskal daerah pada tahun-tahun berikutnya.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2024 mengatur obligasi daerah diterbitkan melalui penawaran umum di pasar modal domestik dan menggunakan mata uang rupiah. Pemerintah daerah bertanggung jawab penuh atas risiko penerbitannya, sementara pemerintah pusat tidak memberikan jaminan pembayaran.
Kepala daerah juga harus memperoleh persetujuan Menteri Keuangan dan pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan DPRD dibutuhkan untuk menentukan batas maksimal obligasi serta menjamin tersedianya anggaran pembayaran pokok, kupon, dan berbagai biaya penerbitan.
Selain itu, Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2024 mewajibkan penerbit menjalani pemeringkatan efek, menyampaikan prospektus, membuka informasi keuangan dan risiko, serta melaporkan penggunaan dana kepada publik. Ketentuan tersebut ditujukan agar pengelolaan obligasi berlangsung transparan dan dapat diawasi investor.
Pemprov DKI Mulai Mengurus Dukungan Pemerintah Pusat
Pemprov DKI mengajukan permohonan dukungan kepada pemerintah pusat pada 12 Juni 2026. Permohonan itu ditindaklanjuti melalui surat dukungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 10 Juli 2026.
Namun, dukungan tersebut belum berarti obligasi otomatis dapat diterbitkan. DKI masih harus menyelesaikan berbagai tahapan, seperti persetujuan anggaran, penentuan proyek, kajian kelayakan, pemeringkatan kredit, penunjukan lembaga penunjang pasar modal, dan pendaftaran penawaran umum kepada OJK.
Untuk mempersiapkannya, Pemprov DKI menggelar pelatihan pembiayaan kreatif pada 20 hingga 21 Juli 2026. Kegiatan itu melibatkan DPRD DKI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, OJK, Bank Dunia, UNDP, dan sejumlah mitra pembangunan.
"Melalui capacity building ini, kami ingin memastikan seluruh proses persiapan berjalan dengan matang sehingga penerbitan Obligasi Daerah menjadi instrumen pembiayaan yang kredibel, akuntabel, serta mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jakarta," papar Pramono.
Daerah Lain Juga Mulai Melirik Obligasi
Selain Jakarta, pemerintah daerah lain mulai mempertimbangkan obligasi sebagai alternatif pendanaan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, misalnya, mengkaji instrumen tersebut di tengah terbatasnya kemampuan APBD dan pendapatan asli daerah untuk membiayai infrastruktur.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno mengingatkan bahwa obligasi harus direncanakan secara hati-hati karena pembayaran utang akan membebani pendapatan daerah pada masa mendatang.
“Sebab, pinjaman daerah itu sebenarnya menarik sumber pendanaan tahun-tahun yang akan datang untuk digunakan sekarang. Konsekuensinya, pendapatan di masa mendatang akan dipakai untuk membayar cicilan,” ucapnya dalam forum pembiayaan daerah di Semarang pada Mei 2026.
Karena itu, keberhasilan obligasi DKI tidak hanya bergantung pada besarnya nilai penerbitan. Pemprov juga harus memastikan proyek yang dibiayai memberikan manfaat publik yang terukur, penggunaan dana dapat diawasi, serta kemampuan membayar pokok dan kupon tetap terjaga tanpa mengganggu pelayanan dasar.
Penerbitan pada Juni 2027 masih berupa target dan bergantung pada proses persetujuan serta kesiapan dokumen. Jika seluruh tahapan dapat diselesaikan, momentum 500 tahun Jakarta berpotensi menandai lahirnya obligasi daerah pertama di pasar modal Indonesia.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar