Periskop.id - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendorong pemerintah untuk mengantisipasi potensi gejolak harga minyak dan krisis energi, akibat serangan Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela. Menurut Eddy, imbas dari serangan AS dapat mempengaruhi harga minyak global, mengingat Venezuela merupakan salah satu pemasok minyak mentah di pasar global.
"Perlu ada tindakan antisipasi dari kementerian terkait melihat efek jangka pendek maupun jangka panjang dari situasi ini. Terutama kemungkinan kenaikan harga minyak dunia karena permintaan yang tinggi namun stok atau pasukan global berkurang," kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5/1).
Ia menilai, langkah antisipasi yang tepat, dapat menyelamatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dari dampak kerugian akibat potensi koreksi harga minyak dunia akibat krisis tersebut.
"Sebelum krisis ini merembet pada dampak yang meluas, antisipasi saat ini bisa dilakukan. Pilihan kebijakan yang relevan akan membantu menjaga 'sehat'-nya APBN kita," ungkap Eddy.
Di sisi lain, ia menyampaikan, krisis di Venezuela menjadi momentum penting untuk memperkuat ketahanan energi dengan terus mempercepat transisi menuju energi terbarukan. "Sejak awal saya sampaikan, ketergantungan kita terhadap impor sumber-sumber energi dapat dikurangi dengan mempercepat transisi menuju energi terbarukan dari sumber-sumber dalam negeri," tuturnya.
Ia menegaskan, krisis Venezuela menjadi alarm bahwa ketahanan energi mutlak diperkuat untuk mengurangi ketergantungan pada negara lain atau pihak-pihak lainnya. Menurutnya, komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan energi semakin relevan dengan dinamika geopolitik yang saat ini terjadi.
"Karena itu, kami mendukung Presiden Prabowo memperkuat ketahanan energi kita dan untuk segera menghilangkan paradoks energi dengan secara penuh mengandalkan sumber-sumber energi dalam negeri," ujarnya.
Analis pasar modal sekaligus founder Republik Investor Hendra Wardana menuturkan,, memanasnya hubungan AS dan Venezuela berpotensi meningkatkan aversi risiko investor di tingkat global dalam jangka pendek. Ia mengingatkan, Venezuela merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, sehingga setiap eskalasi konflik berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi global.
"Kondisi ini mendorong harga minyak bergerak volatile dan cenderung menguat dalam jangka pendek," ujar Hendra.
Aset Pertamina di Venezuela
Sementara itu, PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) menegaskan, aset minyak milik mereka di Venezuela tidak terdampak menyusul serangan Amerika Serikat ke negara tersebut. Asal tahu saja, PIEP menguasai 71,09% saham perusahaan minyak dan gas asal Prancis, Maurel & Prom (M&P) yang memiliki aset di Venezuela.
“Sehubungan dengan perkembangan situasi terkini, berdasarkan pemantauan yang dilakukan, hingga saat ini tidak terdapat dampak terhadap aset dan staf M&P di Venezuela,” kata Manager Relations PIEP Dhaneswari Retnowardhani dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Sebagai langkah antisipasi, Dhaneswari menyatakan PIEP terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Caracas. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga keselamatan pekerja, serta memastikan operasional tetap berjalan normal.
PIEP selama ini aktif mengakuisisi dan mengelola lapangan migas di berbagai negara. Tujuannya, untuk mendukung kebutuhan energi domestik sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Hingga kini, Pertamina memiliki aset migas di 11 negara, antara lain Aljazair, Malaysia, Irak, Prancis, Italia, Tanzania, Gabon, Nigeria, Kolombia, Angola, dan Venezuela.
Situasi politik Venezuela semakin menjadi sorotan setelah Presiden Nicolas Maduro dan istrinya ditangkap dan dibawa ke Amerika Serikat. Serangan AS terhadap instalasi sipil dan militer juga menimbulkan ledakan besar di sejumlah negara bagian.
Presiden AS Donald Trump menyatakan, pemerintahannya akan sementara mengambil alih kendali Venezuela hingga transisi kekuasaan berlangsung. Ia juga mengumumkan rencana investasi miliaran dolar oleh perusahaan minyak AS, untuk memulihkan produksi minyak di negara Amerika Selatan tersebut.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia menyerukan agar semua pihak mengedepankan dialog, menahan diri, serta mematuhi hukum internasional, termasuk Piagam PBB dan hukum humaniter internasional.
Tinggalkan Komentar
Komentar