Angga Sasongko: Indonesia Butuh 10.000 Layar Bioskop Kejar Valuasi US$2 Miliar

periskop.id – Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Film Indonesia (APFI) Angga Dwimas Sasongko mengungkapkan Indonesia membutuhkan setidaknya 10.000 layar bioskop untuk mendongkrak valuasi industri film nasional mencapai angka fantastis US$2 miliar.

“Kalau 10 ribu layar berarti 2 billion (US Dollar). Itu entry level yang kita bisa melihat film nasional enggak hanya jadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi juga soft power untuk bangsa kita,” kata Angga dalam Rapat Panja Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2).

Angga memaparkan data perbandingan yang cukup mencolok antara Indonesia dengan negara-negara Asia lainnya. Ukuran industri film Korea Selatan saat ini sudah mencapai US$10 miliar, Jepang US$8 miliar, India US$20 miliar, dan China memimpin dengan US$25 miliar per tahun.

Sementara itu, industri film Indonesia pada tahun 2025 baru mencatatkan valuasi sekitar US$500 juta. Angka ini dinilai masih sangat kecil mengingat potensi populasi dan kreativitas anak bangsa yang begitu besar.

“Ini menunjukkan sebetulnya kita masih punya delta industri yang luar biasa besar kalau kita bicara tentang potensi dari populasi,” ujarnya.

Kondisi infrastruktur penayangan saat ini dianggap menjadi penghambat utama pertumbuhan tersebut. Indonesia tercatat baru memiliki sekitar 2.400 layar bioskop yang beroperasi, jauh dari angka ideal yang diharapkan.

Jika target 10.000 layar tercapai, industri film tanah air diprediksi bisa tumbuh hingga empat kali lipat dalam lima tahun ke depan. Lompatan valuasi dari US$500 juta menjadi US$2 miliar bukan hal mustahil dengan dukungan infrastruktur memadai.

“Kita harusnya bisa tumbuh jadi 2 billion US dollar dalam 5 tahun ke depan,” tegasnya.

Masalah ketimpangan distribusi layar juga menjadi sorotan tajam dalam rapat tersebut. Ketua Panja Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengungkapkan data bahwa mayoritas bioskop saat ini hanya terpusat di wilayah tertentu.

Sekitar 70% layar bioskop di Indonesia ternyata menumpuk di Pulau Jawa. Kondisi ini membuat akses masyarakat di luar Jawa, khususnya Indonesia Timur, terhadap film nasional menjadi sangat terbatas.

“Kami menemukan ternyata dari 517 kabupaten-kota seluruh Indonesia, 38 provinsi, masih banyak yang belum ada layar lebarnya,” kata Lamhot.

Para pelaku industri berharap pemerintah memberikan insentif fiskal dan kemudahan investasi untuk pembangunan infrastruktur bioskop di daerah. Langkah ini dinilai krusial agar film Indonesia tidak hanya jago kandang, tetapi juga menjadi instrumen ekonomi baru yang merata.