periskop.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan rasa prihatin mendalam lantaran tindak pidana korupsi masih marak terjadi, bahkan melibatkan aparat penegak hukum dan pejabat negara yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di tiga wilayah berbeda secara beruntun.
“Tentu ini menjadi keprihatinan kita semua karena ternyata tindak pidana korupsi masih banyak terjadi,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/12).
Lembaga antirasuah menyoroti fakta miris bahwa para pelaku yang diciduk di Banten, Bekasi, dan Kalimantan Selatan (Kalsel) adalah pihak-pihak yang seharusnya mengemban amanah rakyat. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam pusaran rasuah dinilai sangat mencederai kepercayaan publik.
Budi menekankan bahwa dampak dari setiap praktik korupsi selalu bermuara pada kerugian masyarakat. Padahal, para pejabat tersebut disumpah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga.
“Mereka adalah pihak-pihak yang diberikan amanah dan kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tentunya dalam setiap tindak pidana korupsi itu maka yang dirugikan adalah masyarakat,” ujarnya.
Terkait pelaksanaan operasi senyap yang berlangsung nyaris bersamaan di tiga lokasi, KPK menegaskan tidak ada strategi atau inisiatif khusus. Hal ini murni disebabkan oleh waktu transaksi para pelaku yang terjadi berhimpitan dalam kurun satu hingga dua hari terakhir.
Penyidik mendapati pola waktu kejadian yang hampir serentak, sehingga tim di lapangan harus bergerak simultan untuk melakukan penindakan.
“Artinya memang transaksi yang dilakukan oleh para pihak, itu kemudian terjadi dalam sekuel waktu beruntun dalam 1-2 hari ini,” jelas Budi.
Dalam rangkaian penindakan di Banten, tim penyidik berhasil mengamankan sembilan orang. Komposisi pihak yang diamankan meliputi satu orang aparat penegak hukum, dua pengacara, dan enam pihak swasta.
Sementara itu, operasi di Kabupaten Bekasi menyeret nama Bupati Ade Kuswara Kunang. Tak hanya sang bupati, ayahnya yang dikenal sebagai Haji Kunang juga turut diangkut tim komisi antirasuah bersama delapan orang lainnya.
Kasus ketiga di Kalimantan Selatan tak kalah mengejutkan karena melibatkan petinggi Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara. Enam orang diamankan, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kasi Intel yang kini telah tiba di Gedung Merah Putih.
Menutup keterangannya, Budi memastikan KPK akan menyeimbangkan langkah penindakan dengan strategi pencegahan. Edukasi antikorupsi akan terus digencarkan agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“KPK juga tidak hanya berhenti pada upaya represif saja. KPK tentu nanti akan melakukan integrasi pada upaya-upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi,” pungkasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar