periskop.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan, Indonesia yang akan menjadi Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bakal mengurusi permasalahan
Venezuela.
"Besok yang Venezuela nanti putra Indonesia yang akan menangani Venezuela," kata Pigai, di Gedung Kementerian HAM, Selasa (6/1).
Pigai menjelaskan, dalam sejarah berdirinya selama 80 tahun, Indonesia untuk kali pertama bisa memimpin lembaga multilateral dunia. Prestasi itu merupakan hal yang luar biasa.
Selain itu, Pigai juga mengatakan, Indonesia bisa menjadi nominasi Presiden Dewan HAM PBB karena keberadaan Kementerian HAM. Pigai menilai, pihaknya memang meniatkan agar hal tersebut terwujud.
Diketahui, Indonesia resmi dipilih oleh anggota kelompok Asia-Pasifik di Dewan HAM PBB untuk dinominasikan sebagai ketua badan PBB tersebut selama masa jabat tahun 2026. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.
Dalam pernyataan tertulis, dikonfirmasi Rabu, Kemlu RI menyampaikan bahwa nominasi tersebut akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026.
“Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global,” ucap Kemlu.
Jika ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia berkomitmen akan memimpin jalannya sidang dan proses internal badan tersebut secara objektif, inklusif, dan berimbang.
Tinggalkan Komentar
Komentar