periskop.id – Pimpinan Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bareskrim Polri untuk segera membekukan seluruh aset pengurus PT Dana Syariah Indonesia (DSI) serta menetapkan tersangka, lantaran menilai model bisnis perusahaan tersebut terindikasi kuat menggunakan skema Ponzi.
“Saya mengatakan beberapa kali, DSI ini skemanya Ponzi, sama dengan robot trading. Dijanjikan 3 bulan pertama dengan keuntungan 15-20% itu kan enggak masuk akal, kecuali dia nyimpen tuyul,” tegas Fauzi Amro dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Jakarta, Selasa (27/1).
Fauzi menilai janji keuntungan instan yang tinggi menjadi ciri khas investasi bermasalah. Ia menyamakan kasus ini dengan fenomena robot trading atau kasus Akademi Kripto yang sempat ramai sebelumnya.
Legislator dari Fraksi NasDem ini meminta tindakan represif segera diambil. Langkah pembekuan aset dinilai krusial untuk mencegah para pengurus memindahkan atau menyembunyikan kekayaan mereka.
Ia mendesak OJK tidak ragu mengambil langkah tegas. Aset yang harus dibekukan mencakup harta bergerak maupun tidak bergerak milik seluruh jajaran pengurus yayasan maupun manajemen DSI.
“Pertama, kami minta kepada OJK untuk segera membekukan aset baik bergerak dan tidak bergerak seluruh pengurus DSI di semua tingkatan,” ujar Fauzi.
Selain pembekuan aset, langkah pidana juga harus berjalan paralel. Fauzi meminta Bareskrim Polri segera menetapkan status tersangka kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab.
DPR juga menyoroti mekanisme pengembalian dana korban. Fauzi mengusulkan agar aset yang berhasil disita segera divaluasi atau dilelang untuk didistribusikan kembali kepada para lender.
Mekanisme pembagiannya harus dilakukan secara adil. Fauzi menyarankan pembagian dilakukan secara proporsional berdasarkan persentase dana yang ditanamkan oleh masing-masing korban.
“Meminta kepada OJK khususnya di sini untuk merealisasikan asetnya. Apakah bentuk asetnya dilelang, kemudian dibagi secara proporsional sesuai persentase yang ditanam,” jelasnya.
Fauzi mengingatkan bahwa literasi keuangan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah besar. Banyak orang terjebak karena menginginkan keuntungan instan tanpa memahami risiko.
Komisi XI berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas. Pihaknya akan meminta laporan berkala dari OJK setiap minggu atau bulan terkait perkembangan penanganan kasus DSI.
“Kami secara khusus akan mengawal sama-sama. Kami meminta perkembangan minggu per minggu,” pungkas Fauzi.
Tinggalkan Komentar
Komentar