periskop.id – Perwakilan korban PT Dana Syariah Indonesia (DSI), Rio, menolak tegas anggapan investor minim literasi. Ia menegaskan keputusan investasi didasari data Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB) 90 di aplikasi yang tercatat nyaris sempurna, yakni 99,98%.
“Dari aplikasinya Pak, TKB-nya itu 90% ke atas, 99,98% tingkat keberhasilan membayar. Sehingga kita tambah yakin lagi, oh ternyata enggak ada masalah. Dan baru kemarin Kamis itu berubah jadi 6%,” kata Rio dengan nada tinggi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa (27/1).
Rio menyebut perubahan data itu sangat drastis. Hal ini terjadi dalam waktu singkat. Menurutnya, ini bukti nyata manipulasi informasi publik.
Para korban merasa dikelabui. Laporan kinerja perusahaan tampak sehat. Padahal, itu semua di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Rio berargumen, jika data awal jujur, investor pasti mundur. Angka di bawah 60% tentu membuat mereka menarik dana. Namun, angka 99% bertahan hingga kasus meledak.
Isu minim literasi dinilai tidak relevan. Korban sudah mengecek legalitas. Mereka memastikan DSI punya izin resmi OJK sebelum menempatkan dana.
“DSI itu kan meminta izin kepada OJK. Kalau seandainya DSI tidak diberikan izin, saya yakin termasuk saya sendiri tidak akan ikut investasi di dana syariah,” tegasnya.
Rio juga menyoroti peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Lembaga ini dinilai lalai. Label syariah seharusnya menjamin keamanan, bukan indikasi penipuan (fraud).
Selain data digital, korban menemukan fakta lain. Ada dugaan proyek fiktif di lapangan.
Seorang lender bernama Jackson memeriksa lokasi proyek. Ternyata, kondisi lapangan sudah di-setting. Fakta fisik tidak sesuai dengan klaim DSI.
Anggota paguyuban lain, Mardina Umar, turut bersuara. Ia membantah stigma korban tergiur bunga tinggi tak masuk akal.
Menurutnya, imbal hasil 18% per tahun itu wajar. Itu setara 1,5% per bulan. Sektor properti memang memiliki margin keuntungan besar.
“Kalau dikatakan kita ini tidak literasi segala macam, oh jauh dari itu Pak. Imbal hasil 18% untuk properti itu wajar, margin properti bisa 30-40%,” tambah Mardina.
Para korban menilai OJK lemah dalam pengawasan. Regulator dianggap kecolongan. Pemeriksaan hanya sebatas laporan administratif tanpa cek fisik.
Kini, ribuan korban menuntut OJK bertindak. Mereka meminta pengembalian dana pokok 100%.
Mereka juga mendesak perbaikan sistem pengawasan. Data TKB di aplikasi fintech tidak boleh lagi menyesatkan masyarakat.
“Ini momentum buat OJK, tunjukkan taringmu. Kembalikan dana lender 100%, jangan hanya mengawasi sekadar laporan saja tapi langsung ke lokasi,” pungkas Rio.
Tinggalkan Komentar
Komentar
Bagi yg minim literasi tentang DSI mhn tdk berkomentar yg menyudutkan para lender, tunjukkan empati anda kpd para korban yg tengah menderita akibat di dzolimi DSI. Tdk semua lender investasi di DSI hanya krn ingin mencari keuntungan secara instan, ada jg yg terpaksa krn keadaan yg mengharuskan menenpuh jalan investasi di DSI, tentu dgn berbagai pertimbangna yg matang. Sbg contoh adalah para pensiunan yg sdh tdk produktif dgn usianya namun memliki tanggungan dan kebutuhan yg harus dipenuhi setiap hari, dan DSI menawarkan itu. Kami sgt terbuka terhadap saran dan pendapat apalagi support dan dukungan kami sgt berterima kasih. Kami disini mohon bantuan utk mengangkat kasus gagal bayar dana syariah indonesia sebuah perusahaan P2P lending. hak2 kamui tdk dipenuhi oleh DSI dan tdk ada perlindungan yg nyata dan tegas kepada kami oleh pihak2 berwenang yg terkait dgn mslh ini. Kami sangat hati2 dalam memilih produk Investasi, kami menentukan pilihan PT DANA SYARIAH INDONESIA (DSI) karena DSI : 1. menjunjung tinggi prinsip Syariah 2. diawasi oleh OJK ojkindonesia 3. diawasi dewan syariah MUI muipusat 4. Diiklnkan di tv nasional tvonenews dan juga diiklankan artis terkenal dude2harlino 5. Tiap bulan penghasilan kamu dari DSI dipotong 15 % untuk bayar pajak. 6. Kegiatan yg didanai adalah proyek perumahan yg secara fisik bisa disaksikan 7. Adanya agunan yg nilainya 125% dari pinjaman 8. Lender bisa mitigasi dgn menyebar pendanaannya Sekarang kami sulit mengambil uang kami di DSI yg kami tabung bertahun2 untuk Biaya Pendidikan Anak. Tolong bantu kami agar uang kami bisa kembali lagi ke kami #KembalikanDanaLenderDSI#PaguyubanLenderDSI#DPRBertindak#OJKturuntanganjgncucitangan#LenderKeluhkanDSI#DPRkawalLenderDSI#OJKgagalmengawasi @dpr_ri @prabowo @gibran_rakabuming @pk_sejahtera @menkeuri @hnwahid @dedimulyadi71@gerindra @pdiperjuangan @pk_sejahtera @dpp_pkb @golkar.indonesia