periskop.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kali ini menyasar pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya giat penindakan tersebut dan menegaskan target operasi bukan menyasar kepala daerah, melainkan sektor perpajakan.
"Benar di Kalsel (Kalimantan Selatan). Bukan (kepala daerah), KPP Banjarmasin," kata Fitroh saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (4/2).
Fitroh meluruskan berbagai spekulasi yang sempat beredar liar di masyarakat. Ia memastikan tim penindakan KPK bergerak spesifik ke lingkungan kantor pajak untuk mengamankan pihak-pihak yang diduga terlibat praktik rasuah.
Meski demikian, pimpinan lembaga antirasuah ini masih irit bicara mengenai detail operasi. Fitroh belum bersedia membeberkan jumlah pasti pihak yang diamankan dalam penyergapan tersebut.
Informasi mengenai identitas para terperiksa juga masih tertutup rapat. KPK tampaknya sangat berhati-hati dalam membuka data personal sebelum pemeriksaan awal tuntas dilakukan.
Selain itu, rincian mengenai barang bukti belum diungkap ke publik. Nominal uang yang diduga menjadi objek transaksi haram dalam operasi senyap ini masih dalam tahap penghitungan oleh tim di lapangan.
Terkait modus operandi, Fitroh juga belum memberikan simpulan pasti. Penyidik masih bekerja keras mendalami apakah kasus ini murni penyuapan untuk memuluskan kewajiban pajak atau terdapat unsur pemerasan dalam jabatan.
"Masih pendalaman," ungkap Fitroh singkat.
Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki batasan waktu yang ketat. Lembaga ini mempunyai waktu 1x24 jam untuk melakukan pemeriksaan intensif terhadap mereka yang tertangkap.
Penyidik harus segera melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum para pihak. Keputusan apakah mereka akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan akan diumumkan setelah batas waktu tersebut habis.
Masyarakat kini menanti pengumuman resmi dari Gedung Merah Putih. KPK berjanji akan menyampaikan konstruksi perkara secara utuh dan transparan kepada publik sesegera mungkin.
Tinggalkan Komentar
Komentar