periskop.id - Komisi Pencari Fakta (KPF) memaparkan hasil penelusuran awal terkait rangkaian demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah pada akhir Agustus 2025. Dalam pemaparan tersebut, anggota KPF Ravio Patra menyoroti perubahan signifikan dinamika aksi setelah insiden yang menewaskan Affan Kurniawan.
Ravio menjelaskan, pada fase awal, rangkaian demonstrasi yang berlangsung pada 25–27 Agustus 2025 terpantau relatif kondusif. Aksi digelar serentak di puluhan kota, dengan 23 kota tercatat menggelar demonstrasi pada hari pertama. Dari pemantauan KPF, hanya satu insiden terjadi, yakni perusakan pos polisi di kawasan Slipi, Petamburan.
“Di luar itu, demonstrasi berlangsung damai. Tidak ditemukan pola kerusuhan yang meluas pada gelombang pertama,” ujar Ravio saat memaparkan laporan KPF di Jakarta, Rabu (18/2).
Ia menambahkan, data tersebut menunjukkan bahwa aksi pada fase awal tidak diwarnai kekerasan sistematis.
“Dari catatan kami, eskalasi kekerasan belum muncul pada periode ini,” katanya.
Ravio menegaskan, berdasarkan temuan KPF, kematian Affan tidak dapat dikategorikan sebagai kecelakaan. Komisi menyimpulkan telah terjadi tindakan yang memenuhi unsur pembunuhan.
“Dalam laporan ini kami menetapkan bahwa Affan Kurniawan meninggal akibat pembunuhan, bukan kecelakaan, bukan sekadar tewas di lapangan. Itu kesimpulan kami berdasarkan rangkaian fakta dan kesaksian yang kami kumpulkan,” ujar Ravio Patra.
Dalam pemaparannya, Ravio mengungkapkan bahwa kendaraan rantis Brimob sempat berhenti selama sekitar tujuh detik setelah melindas korban, sebelum kembali melaju dan melindas untuk kedua kalinya.
“Pada lindasan pertama korban masih sadar. Setelah kendaraan kembali bergerak, korban mengalami muntah darah dan kemudian meninggal dunia. Waktu kematian kami tetapkan pukul 19.58 WIB,” jelasnya.
Menurut KPF, penyebaran informasi mengenai kematian Affan menjadi titik krusial yang mengubah dinamika aksi. Setelah kabar tersebut meluas di media sosial, intensitas demonstrasi meningkat tajam, baik dari sisi jumlah kota maupun keterlibatan massa.
“Kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terlibat mulai turun ke jalan. Pengemudi ojek online, warga umum, hingga kelompok yang semula pasif ikut bergerak karena kemarahan atas kematian seorang warga negara,” tutur Ravio.
Catatan KPF menunjukkan, pascakejadian tersebut demonstrasi tidak lagi terkonsentrasi di lokasi tertentu, melainkan menyebar ke puluhan kota. Eskalasi kemudian muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penyerangan kantor pemerintahan, pos kepolisian, pembakaran, hingga penjarahan.
Ravio menegaskan, temuan ini membantah anggapan bahwa kerusuhan dipicu oleh provokasi demonstran, unggahan media sosial, atau aktor penggerak tertentu.
“Data kami menunjukkan eskalasi muncul setelah kematian Affan. Bukan karena poster, bukan karena unggahan, dan bukan karena siapa yang mengorganisasi aksi,” ujarnya.
KPF juga menilai, lambannya respons negara dalam menangani insiden tersebut turut memperburuk situasi. Menurut Ravio, ketiadaan langkah cepat dan tegas dari aparat memicu akumulasi kemarahan publik.
“Ketika negara tidak segera hadir dengan jawaban yang jelas dan akuntabel, eskalasi menjadi tidak terhindarkan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, demonstrasi massal pada akhir Agustus 2025 awalnya dipicu oleh penolakan terhadap kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR, sebelum berkembang menjadi gelombang aksi yang meluas ke berbagai daerah.
Tinggalkan Komentar
Komentar