periskop.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa setiap kebijakan pemerintah yang menyangkut industri hasil tembakau (IHT) atau rokok harus memperhitungkan dampaknya terhadap tenaga kerja. 

Menurutnya, industri rokok tidak boleh dimatikan melalui kebijakan yang terlalu menekan selama belum ada program pemerintah yang mampu menyerap pekerjanya.

"Selama kita enggak bisa punya program yang bisa menyerap tenaga kerja yang nganggur, industri itu enggak boleh dibunuh," kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (19/9).

Soroti Dampak Tenaga Kerja

Purbaya mencontohkan, penetapan tarif cukai rokok yang terlalu tinggi berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. 

Ia mempertanyakan ketersediaan program mitigasi dari pemerintah untuk menampung para pekerja yang terdampak jika industri ini sengaja diperkecil melalui kebijakan cukai.

Janji Berantas Rokok Ilegal

Di sisi lain, Purbaya memastikan pihaknya akan memberantas peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan mengancam industri resmi. 

Ia berencana akan meninjau langsung kondisi industri di Jawa Timur dalam waktu dekat.

“Saya akan ke Jawa Timur, akan ngomong sama industrinya. Kalau pasar mereka saya lindungi, yang online-online, yang palsu (ilegal) itu saya akan larang di sana,” ujarnya.

Menurutnya, langkah ini penting sebagai bentuk keadilan bagi industri legal yang telah berkontribusi besar terhadap penerimaan negara.

"Enggak adil kan kita narik ratusan triliun pajak dari rokok, sementara mereka enggak dilindungi market-nya," kata Purbaya.

Tarif Cukai 2026 Masih Dikaji

Pernyataan ini disampaikan di tengah proses pengkajian tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk tahun 2026. 

Sehari sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan besaran tarif baru dan masih melakukan evaluasi.

Pemerintah dan DPR sendiri telah sepakat untuk menaikkan target penerimaan kepabeanan dan cukai tahun depan menjadi Rp336 triliun. Purbaya menilai potensi penerimaan negara bisa lebih optimal jika kebocoran dari peredaran rokok ilegal dapat ditutup.