periskop.id - Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus menunjukkan progres signifikan hingga akhir September 2025. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, penyaluran rumah subsidi berjalan masif di berbagai daerah.
Menurut Maruarar, yang akrab disapa Ara, capaian ini membuktikan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan asosiasi pengembang berjalan efektif.
“Rumah subsidi adalah karpet merah untuk rakyat. Program ini bukan hanya memberi rumah, tapi juga menggerakkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di daerah,” ujarnya dikutip dari Antara, Rabu (1/10).
Ia menambahkan, pembangunan satu unit rumah subsidi mampu menyerap sedikitnya lima tenaga kerja. Dampaknya, perputaran ekonomi lokal ikut bergerak, mulai dari toko material hingga warung makan di sekitar lokasi proyek.
“Ekosistem perumahan ini nyata mendorong pertumbuhan ekonomi. Satu rumah yang dibangun berarti ada toko material yang hidup, ada pekerja yang mendapat penghasilan, dan ada warung makan yang laris,” katanya.
Secara regional, Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi tertinggi, yakni 41.978 unit rumah subsidi. Posisi berikutnya ditempati Jawa Tengah dengan 15.838 unit, Sulawesi Tengah 14.811 unit, Banten 12.344 unit, Jawa Timur 12.083 unit, dan Sumatera Selatan 11.125 unit.
Jika dilihat dari tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bekasi memimpin dengan 9.537 unit, disusul Kabupaten Bogor 7.028 unit, Kabupaten Tangerang 5.594 unit, dan Kabupaten Karawang 4.765 unit. Di luar Pulau Jawa, Kota Kendari mencatat 4.251 unit, Kota Palembang 4.175 unit, Kabupaten Deli Serdang 4.047 unit, serta Kabupaten Maros 3.833 unit.
Peran sektor perbankan juga sangat dominan. Bank BTN menjadi penyalur terbesar dengan 93.098 unit, diikuti BTN Syariah 36.589 unit. Bank BRI menyalurkan 17.515 unit, BNI 8.440 unit, dan Bank Mandiri 7.963 unit. Bank daerah pun ikut berkontribusi, seperti BJB dengan 2.923 unit dan BJB Syariah 2.066 unit.
Dari sisi asosiasi pengembang, Real Estat Indonesia (REI) menjadi motor utama dengan kontribusi 76.513 unit. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menyusul dengan 55.188 unit, sementara Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) mencatat 24.816 unit.
Selain itu, ASPRUMNAS menyalurkan 6.064 unit, APERNAS 5.909 unit, Pengembang Indonesia 5.688 unit, serta APPERNAS Jaya 3.184 unit. Kontribusi berbagai asosiasi ini menunjukkan bahwa pembangunan rumah subsidi merupakan kerja bersama yang melibatkan banyak pihak.
Dengan capaian hingga September, pemerintah optimistis target 350.000 unit rumah subsidi pada 2025 dapat tercapai.
“Kolaborasi erat antara pemerintah, perbankan, dan asosiasi pengembang yang terus memperluas akses perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tegas Ara.
Tinggalkan Komentar
Komentar