Periskop.id - Pertempuran sengit antara Thailand dan Kamboja di sepanjang perbatasan 817 kilometer telah memasuki hari keempat pada Kamis (11/12). Kedua belah pihak saling menyalahkan atas pelanggaran hukum internasional, sementara fokus internasional kini tertuju pada upaya mediasi yang dijanjikan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Konflik ini telah menyebabkan korban sipil dan kerusakan infrastruktur, dan secara langsung berdampak pada keikutsertaan Kamboja dalam ajang olahraga regional.
Saling Tuding
Di tengah eskalasi tersebut, berbagai tuduhan mulai bermunculan dari kedua negara mengenai siapa yang memicu serangan terbaru.
Dilansir dari Aljazeera, Kementerian Pertahanan Kamboja menuduh militer Thailand melakukan serangkaian serangan brutal di dalam wilayah kedaulatan mereka pada dini hari Kamis (11/12). Serangan tersebut dilaporkan mengerahkan tank dan artileri di provinsi Pursat, Banteay Meanchey, dan Oddar Meanchey.
Kamboja menuduh tentara Thailand melanggar hukum humaniter internasional karena menembaki warga sipil di desa Prey Chan, Provinsi Banteay Meanchey. Selain itu, artileri Thailand disebut menembaki Kuil Khnar dan area O’Smach.
Kementerian Dalam Negeri Kamboja menyatakan, rumah, sekolah, jalan, pagoda Buddha, dan kuil-kuil kuno telah rusak akibat penembakan intensif Thailand dan serangan udara F-16 yang menargetkan desa-desa dan pusat pemukiman warga hingga 30 km di dalam wilayah Kamboja.
“Perlu dicatat bahwa … tindakan agresi brutal militer Thailand ini menembaki area sipil tanpa pandang bulu, terutama sekolah, dan juga menghancurkan Kuil Ta Krabey dan Preah Vihear, situs budaya suci bagi Kamboja dan warisan budaya dunia,” ungkap Menteri Dalam Negeri Kamboja.
Hingga Rabu, jumlah korban tewas di pihak Kamboja mencapai 10 warga sipil, termasuk seorang bayi, dengan 60 orang terluka. Sementara itu, di pihak Thailand, delapan tentara tewas dan 80 lainnya terluka.
Menanggapi tuduhan tersebut, tentara Thailand mengatakan bahwa Kamboja secara sengaja menggunakan situs bersejarah sebagai basis operasi militer yang dianggap melanggar hukum internasional.
Bentrokan yang dimulai Senin ini telah meluas ke lima provinsi di kedua negara, menurut laporan AFP. Akibat pertempuran, lebih dari 500.000 warga sipil di kedua negara terpaksa mengungsi dari daerah perbatasan.
Dampak Konflik pada SEA Games 2025
Konflik yang memanas ini berimbas langsung pada gelaran SEA Games 2025 yang sedang berlangsung di Thailand.
Menurut laporan The Straits Times, Rabu (10/12), Kamboja menarik seluruh delegasinya dari SEA Games di Bangkok. Penarikan ini dilakukan dengan alasan kekhawatiran serius terkait keselamatan serta desakan mendesak dari keluarga para atlet agar mereka segera dipulangkan.
Penarikan diformalkan melalui surat dari Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Nasional Kamboja (NOCC), Vath Chamroeun, kepada CEO Federasi SEA Games (SEAGF).
“Karena kekhawatiran serius dan permintaan dari keluarga para atlet kami agar kerabat mereka segera dipulangkan, NOCC harus menarik seluruh delegasi kami dan mengatur kepulangan mereka secepat mungkin ke Kamboja demi alasan keselamatan,” tulis Chamroeun.
Kontingen Kamboja yang berjumlah 110 atlet sebelumnya terdaftar untuk mengikuti 13 cabang olahraga. Mereka telah menghadiri upacara pembukaan di Bangkok pada 9 Desember.
Keputusan penarikan diri ini muncul setelah seragam kontingen Kamboja diselidiki oleh otoritas Thailand. Masalah itu mencuat karena seragam tersebut menampilkan logo perusahaan kasino Kamboja, Nagaworld, yang dilarang di Thailand.
Media Thailand Khaosod English melaporkan bahwa Otoritas Olahraga Thailand akan menyelidiki apakah tampilan logo tersebut termasuk iklan. Sementara itu, media Kamboja The Phnom Penh Post melaporkan bahwa insiden ini membuat publik Kamboja memandang Thailand beritikad buruk dan seolah-olah berusaha mencari-cari kesalahan dan mempolitisasi olahraga untuk merusak citra Kamboja di panggung internasional.
Diplomasi yang Gagal dan Campur Tangan Trump
Konflik ini terjadi kembali dengan cepat, meskipun Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 26 Oktober lalu memimpin penandatanganan gencatan senjata antara kedua negara di Kuala Lumpur, Malaysia.
Dilansir dari BBC, gejolak baru dipicu oleh insiden kecil pada hari Minggu, ketika tim insinyur Thailand yang sedang mengerjakan jalan akses di wilayah sengketa ditembaki oleh pasukan Kamboja.
Konflik ini kembali pecah dipicu oleh jurang ketidakpercayaan yang besar telah memisahkan kedua negara. Thailand merasa tidak nyaman dengan internasionalisasi konflik dan awalnya menyetujui gencatan senjata karena ancaman tarif AS. Sementara Kamboja, sebagai negara yang lebih kecil, menyambut campur tangan pihak luar.
Setelah gencatan senjata, konflik makin pecah sebab Kamboja dituduh memasang ranjau baru di perbatasan yang melukai tentara Thailand.
Selain itu, militer Thailand mendapat wewenang penuh dari Perdana Menteri Anutin Charnvirakul untuk menangani konflik perbatasan. Kebijakan ini membuat eskalasi semakin memburuk karena Thailand mengambil posisi yang jauh lebih ofensif. Militer diberi mandat untuk memberikan tekanan besar terhadap Kamboja dan merebut sejumlah posisi bukit yang dianggap strategis.
Presiden Trump, yang dijadwalkan berbicara dengan para pemimpin kedua negara besok (Jumat, 12/12), optimistis dapat menengahi. Namun, Thailand menegaskan bahwa mereka belum siap untuk diplomasi dan menuntut Kamboja menunjukkan ketulusan, yang setidaknya mencakup penghentian total dan terverifikasi terhadap penggunaan ranjau darat di perbatasan.
Tinggalkan Komentar
Komentar