Periskop.id - Presiden AS Donald Trump menyatakan, dirinya tidak mengesampingkan kemungkinan Amerika Serikat melakukan operasi militer ke Kolombia, demi menumpas produksi kokain di sana.
"Kolombia juga sangat sakit, dipimpin orang sakit yang suka membuat kokain dan menjualnya ke Amerika Serikat, dan dia tidak akan melakukannya untuk waktu yang lama, percayalah. Dia punya pabrik kokain dan pabrik kokain," kata Trump merujuk pada Presiden Kolombia Gustavo Petro.
Kepada wartawan di pesawat kepresidenan Air Force One, Minggu (4/1), Trump juga menyebut gagasan melakukan operasi militer di Kolombia "terdengar sangat bagus." Pada Sabtu, Trump mengumumkan bahwa pasukan AS telah melancarkan operasi militer skala besar di Venezuela dan menangkap Presiden Nicolás Maduro beserta istrinya, Cilia Flores.
Trump juga mengatakan AS akan "mengelola" Venezuela, hingga transisi pemerintahan berlangsung dengan aman. Termasuk memperbaiki infrastruktur minyak negara Amerika Selatan yang disebutnya "rusak."
Dikecam Banyak Kalangan
Namun, penolakan dan kecaman akan aksi Trump tersebut, tak hanya datang dari sejumlah negara. Di dalam negeri, Trump juga ditentang banyak kalangan.
Ratusan orang turun ke jalan-jalan di Manhattan, Sabtu (3/1) untuk, memprotes operasi militer AS yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Aksi protes tersebut merupakan bagian dari unjuk rasa nasional "Tolak Perang di Venezuela" yang digelar di lebih dari 100 kota di AS, termasuk Washington, Boston, Los Angeles, Atlanta, Chicago, dan Miami.
Para pengunjuk rasa berkumpul di Times Square sambil membawa berbagai poster yang bertuliskan "Jangan ganggu Venezuela", "AS, keluar dari Karibia", "Tolak perang untuk minyak Venezuela", dan "Pertahankan Venezuela dari imperialisme AS". Teriakan berbunyi "Pertahankan Venezuela, Bebaskan Maduro" bergema di tengah kerumunan massa.
"Perang ini bukan tentang narkoba, ini tentang minyak Venezuela," kata Karen, seorang warga New York berusia paruh baya yang mengikuti unjuk rasa tersebut.
"Bagaimana mungkin Anda bisa berhak untuk ikut campur di Venezuela, untuk menyerang Venezuela?" tutur Karen. "Rasanya seolah kita bertindak seperti penjahat," lanjutnya.
"Kami di sini untuk mengatakan bahwa ini adalah tindakan yang tidak adil," imbuh wanita itu.
Hassan, seorang mahasiswa dari Pakistan, mengatakan, upaya yang dipimpin AS untuk merombak pemerintahan di negara lain bukanlah hal baru. "Namun, setidaknya upaya itu sebelumnya menggunakan kedok, seperti mengatasnamakan pemulihan demokrasi di Timur Tengah," ujarnya.
"Namun, hari ini AS tidak lagi mengenakan kedok," kata Hassan. "Ini jelas-jelas tentang minyak dan sumber daya alam," serunya.
AS Tak Berhak
Senada, Senator Bernie Sanders juga menuturkan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak berhak memerintahkan AS untuk berperang di Venezuela. "Amerika Serikat tidak berhak mengatur Venezuela," kata politikus senior AS itu melalui akun Instagram pribadinya, Senin (5/1).
Sanders mengatakan ,Kongres harus segera mengesahkan resolusi kekuasaan perang "untuk mengakhiri operasi militer ilegal" tersebut dan menegaskan kembali tanggung jawab konstitusionalnya.
Ia menegaskan, tindakan AS itu jelas melanggar hukum internasional dan berpotensi mendorong para pemimpin dunia menyerang negara lain, untuk merebut sumber daya alam atau mengganti pemerintahan. Sanders menyebut pendekatan tersebut sebagai "logika mengerikan" yang digunakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membenarkan serangan Rusia ke Ukraina.
Menurut Sanders, Trump dan pemerintahannya berupaya menghidupkan kembali Doktrin Monroe — pandangan yang menganggap AS berhak mendominasi Amerika Latin secara sepihak — serta secara terbuka ,menunjukkan ambisi menguasai cadangan minyak Venezuela terbesar di dunia.
"Ini adalah imperialisme terang-terangan. Ini mengingatkan kita pada babak-babak paling gelap intervensi AS di Amerika Latin, yang telah meninggalkan warisan mengerikan. Hal ini akan dan harus dikutuk oleh dunia demokrasi," ucapnya.
Sanders meminta Trump fokus menyelesaikan krisis di dalam negeri dan mengakhiri tindakan militer di luar negeri, seraya menilai Trump gagal menjalankan tugasnya memimpin AS.
Tinggalkan Komentar
Komentar