Myanmar Tolak Seruan ASEAN Bebaskan Aung San Suu Kyi

Periskop.id - Pemerintah Myanmar yang didukung militer menolak seruan terbaru ASEAN untuk membebaskan mantan pemimpin Aung San Suu Kyi tanpa syarat. Kementerian Luar Negeri Myanmar bahkan menilai keberadaan utusan khusus ASEAN untuk krisis di negara itu tidak perlu dilanjutkan begitu Singapura mengambil alih keketuaan ASEAN.

Kementerian Luar Negeri Myanmar menegaskan, masa hukuman Suu Kyi memang telah dikurangi atas pertimbangan kemanusiaan. Namun pembebasan penuh, menurut mereka, cuma bisa dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Meski pemerintah telah mengurangi masa hukumannya atas pertimbangan kemanusiaan, pembebasan penuh dan tanpa syarat hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum," tulis Kementerian Luar Negeri Myanmar dalam pernyataan resmi, Sabtu (8/8) malam, seperti dilaporkan Associated Press.

Myanmar menyatakan tetap akan bekerja sama dengan utusan khusus ASEAN saat ini, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro. Meski begitu, mekanisme utusan khusus itu dinilai tak perlu diteruskan setelah Singapura resmi memegang keketuaan ASEAN pada 1 Januari 2027.

Penolakan ini muncul di tengah upaya Presiden Min Aung Hlaing mencari legitimasi politik. Mantan panglima militer yang merebut kekuasaan dari pemerintahan sipil Suu Kyi pada 2021 itu juga berupaya memulihkan hubungan dengan ASEAN.

ASEAN sebenarnya sudah menyusun rencana perdamaian untuk Myanmar sejak April 2021 guna menghentikan konflik dan membuka dialog antarpihak yang berseteru. Proses tersebut difasilitasi utusan khusus ASEAN.

Namun Min Aung Hlaing kemudian dilarang menghadiri pertemuan tingkat tinggi ASEAN karena dinilai tidak menjalankan rencana perdamaian tersebut.

Dalam langkah yang tampak bertujuan meredakan kritik, pemerintah Myanmar pekan lalu mengizinkan perwakilan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) menemui Suu Kyi yang kini berusia 81 tahun. Pertemuan itu jadi kontak pertama yang diketahui antara Suu Kyi dan organisasi kemanusiaan internasional independen sejak ia ditahan lima tahun lalu. Para pendukung dan kelompok hak asasi manusia menilai dakwaan yang menjerat Suu Kyi bermotif politik.

Filipina, yang saat ini memegang keketuaan ASEAN, menyambut pertemuan tersebut sebagai langkah menuju dialog dan rekonsiliasi pada Jumat (7/8). Filipina turut meminta akses terhadap tahanan politik diperluas, sekaligus kembali menyerukan Suu Kyi dibebaskan sepenuhnya tanpa syarat.

Kementerian Luar Negeri Myanmar dalam pernyataan yang sama mengklaim pemerintah saat ini terbentuk lewat pemilu demokratis multipartai yang mencerminkan kehendak rakyat. Pemerintah tersebut disebut telah mengambil alih tanggung jawab negara.

Lebih dari tiga bulan setelah dilantik sebagai presiden menyusul pemilu, Min Aung Hlaing dalam sebuah pidato menolak rencana perdamaian ASEAN. Ia menuding sejumlah negara anggota bersikap diskriminatif terhadap Myanmar dan menyebut pemerintahnya akan menanggapi setiap persoalan sesuai situasinya.

Sementara itu, para pengkritik menyebut pemilu yang digelar pada Desember dan Januari sebagai pemilu semu yang dirancang memperkuat cengkeraman militer atas kekuasaan, meski seolah-olah mengembalikan pemerintahan sipil.