Anggaran Pendidikan 2027 Capai Rp824 Triliun, Pemerintah Siapkan Grand Design

Periskop.id- Presiden Prabowo Subianto mendorong penyediaan akses pendidikan gratis dan bermutu bagi seluruh anak Indonesia. Komitmen tersebut mencakup layanan pendidikan di sekolah negeri mulai dari jenjang taman kanak-kanak (TK), pendidikan dasar dan menengah, hingga rencana menggratiskan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun pada 2027. Menurutnya, anggaran tersebut tersebar di pemerintah pusat maupun daerah serta digunakan oleh berbagai kementerian.

"Kita melihat 824 triliun ini, kan ada yang di pusat, ada yang masuk ke APBD.Yang di pusat itu dari berbagai macam kementerian.Ada yang di Kementerian Pendidikan, ada yang di Kementerian Dikti, ada yang di Kementerian Agama, ada juga di Kementerian-Kementerian lain yang lebih kecil," kata Suahasil dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (24/9).

Menurut Suahasil, pemerintah kini tengah melihat kembali desain besar pendidikan nasional, termasuk efektivitas penggunaan anggaran pendidikan yang selama ini dialokasikan sebesar 20% dari APBN.

Pemerintah, kata dia, perlu melihat kembali capaian yang telah dihasilkan dari anggaran tersebut, mulai dari angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), hingga capaian Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA).

"Jadi ini yang kita lihat, desainnya seperti apa?Lalu output dari pendidikan kita, terutama setelah kita menjalankan anggaran pendidikan 20%, itu seperti apa output yang kita dapat sekarang?" tambahnua.

"Kita tahu output kita, angka partisipasi kasar sekian, angka partisipasi murni sekian, PISA skor kita sekian, dan seterusnya," lanjutnya.

Suahasil mengatakan Presiden 

Prabowo kemudian memberikan arahan kepada pemerintah untuk menyusun grand design pendidikan secara lebih komprehensif. Hal tersebut diperlukan agar anggaran pendidikan yang mencapai ratusan triliun rupiah dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

"Jadi arahan dari Bapak Presiden adalah untuk membuat grand design. Coba lihat lagi, uang 824 triliun satu tahun, tahun depan, itu bukan uang yang kecil. Bagaimana mendapatkan manfaat yang maksimal dari situ?" tuturnya.

Menurutnya, pemerintah juga perlu melihat seluruh ekosistem pendidikan yang saat ini telah berjalan. Hal itu mencakup pendidikan dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga perguruan tinggi.

Selain itu, pemerintah, katanya, akan mengkaji berbagai program dan lembaga yang telah menjadi bagian dari ekosistem pendidikan nasional, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, sekolah terintegrasi, hingga program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"Ini tentu arahan untuk melakukan overview terhadap ini semua adalah arahan yang sangat penting dari Bapak Presiden kita. Kita sedang kerjakan dan pasti akan kita sampaikan ke masyarakat," tutup dia.