Bansos 2026 Dipangkas? Cek Rincian Realisasi dalam 5 Tahun Terakhir dan Targetnya!

Periskop.id - Realisasi belanja Bantuan Sosial (Bansos) dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang tidak kecil. Berdasarkan publikasi APBN Kita dari Kementerian Keuangan, alokasi dan realisasi bansos terus bergerak mengikuti kondisi ekonomi dan prioritas kebijakan pemerintah.

Data tersebut memperlihatkan bahwa setelah lonjakan belanja sosial pada masa pemulihan ekonomi pascapandemi, tren bansos mengalami penyesuaian. Pertanyaannya, bagaimana arah kebijakan pada 2026 dan apa implikasinya bagi jutaan keluarga penerima manfaat.

Pada 2021, belanja Bansos masih berada dalam fase pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid 19. Angkanya mencapai Rp173,63 triliun. Namun pada 2022 dan 2023, realisasi bansos mengalami penurunan bertahap menjadi Rp161,03 triliun dan Rp156,90 triliun.

Penurunan ini mencerminkan normalisasi kebijakan fiskal seiring meredanya tekanan pandemi. Meski demikian, pada 2024 belanja Bansos kembali meningkat menjadi Rp176,60 triliun dan bahkan mencapai Rp186,60 triliun pada 2025. Angka 2025 menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

BACA JUGA

Bansos Menjelang Idulfitri 2026: PKH, BPNT, PIP Sampai Beras 10 Kg, Berikut Rinciannya

11 Mar 2026

Lonjakan pada 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa Bansos tetap menjadi instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas sosial ekonomi, terutama di tengah tekanan global dan dinamika harga pangan.

Secara rinci, realisasi belanja Bansos dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Jumlah Penerima Bansos Pangan atau Sembako

Selain dari sisi nominal anggaran, penting juga melihat jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk program Bansos Pangan atau Sembako. 

BACA JUGA

Sebanyak 47.688 KK Terdampak Bencana Sumatera Terima Stimulan Masing-Masing Rp5 Juta

24 Feb 2026

Jumlah penerima Bansos pangan relatif stabil di kisaran 18 juta hingga 18,8 juta keluarga dalam lima tahun terakhir. Pada 2025, jumlahnya sedikit menurun menjadi 18,3 juta KPM.

Penurunan ini dapat mencerminkan pembaruan data penerima, perbaikan targeting, atau penyesuaian kebijakan. Namun secara umum, cakupan Bansos pangan tetap menyasar hampir 18 juta keluarga setiap tahunnya.

Adapun, rincian data penerima Bansos ini yakni:

Jumlah Penerima PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) juga menjadi salah satu tulang punggung perlindungan sosial. Jumlah penerima PKH relatif konsisten di angka sekitar 10 juta keluarga. Sempat turun pada 2022 dan 2023, namun kembali ke angka 10 juta pada 2024 dan 2025.

Stabilitas ini menunjukkan bahwa PKH tetap menjadi program prioritas dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui bantuan bersyarat di bidang pendidikan dan kesehatan.

Adapun, jumlah penerimanya dalam lima tahun terakhir yakni:

Cakupan BPJS PBI

BPJS Penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI) merupakan bentuk Bansos di bidang kesehatan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, terlihat adanya kenaikan signifikan dari 2021 ke 2022, lalu relatif stabil di kisaran 96,7 juta hingga 96,8 juta orang pada 2023 hingga 2025.

Angka ini menunjukkan bahwa hampir 100 juta penduduk Indonesia iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh negara. BPJS PBI menjadi komponen besar dalam struktur belanja Bansos karena berkaitan langsung dengan perlindungan kesehatan masyarakat miskin dan rentan.

Berikut adalah jumlah peserta BPJS PBI dalam lima tahun terakhir:

Target Bansos pada 2026

Bagaimana dengan 2026? Berdasarkan RAPBN 2026 dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, anggaran Bansos ditargetkan sebesar Rp167,37 triliun.

Angka ini lebih rendah dibanding realisasi 2025 yang mencapai Rp186,60 triliun. Artinya, terjadi penurunan sebesar Rp19,23 triliun atau sekitar minus 10,3%.

Penurunan ini cukup signifikan jika dilihat dari tren dua tahun terakhir yang justru mengalami kenaikan. Hal ini menandakan adanya kebijakan konsolidasi fiskal atau penyesuaian prioritas belanja negara pada 2026.

Meski anggaran turun, target penerima untuk beberapa program tetap relatif stabil.

• Bansos pangan ditargetkan untuk 18,3 juta KPM
• PKH ditargetkan untuk 10 juta KPM
• BPJS PBI ditargetkan sebesar 96,8 juta orang

Target Bansos Pangan sama dengan realisasi 2025, yakni 18,3 juta KPM. PKH juga tetap di angka 10 juta keluarga. Sementara BPJS PBI bahkan sedikit meningkat dibanding 2025, menjadi 96,8 juta orang.

Ini berarti secara jumlah penerima, pemerintah tidak melakukan pengurangan signifikan pada tiga program utama tersebut, meskipun total anggaran bansos turun.

Apa Artinya bagi Masyarakat?

Penurunan anggaran Bansos pada 2026 di tengah stabilnya jumlah penerima memunculkan beberapa kemungkinan.

Pertama, efisiensi anggaran. Pemerintah bisa saja melakukan perbaikan tata kelola, digitalisasi penyaluran, atau pemangkasan biaya administrasi sehingga nominal anggaran lebih ramping tanpa mengurangi jumlah penerima.

Kedua, penyesuaian besaran manfaat. Jika jumlah penerima tetap namun anggaran turun, ada kemungkinan nilai bantuan per penerima mengalami penyesuaian. Hal ini tentu perlu dicermati dalam implementasinya.

Ketiga, pergeseran skema bantuan. Bisa jadi sebagian bantuan dialihkan dalam bentuk program lain di luar pos Bansos langsung, misalnya subsidi, program pemberdayaan ekonomi, atau Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam konteks fiskal, penurunan anggaran Bansos juga perlu dilihat bersamaan dengan kondisi penerimaan negara, defisit APBN, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan. Pemerintah menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara perlindungan sosial dan keberlanjutan fiskal.

Namun di sisi lain, Bansos memiliki fungsi strategis sebagai bantalan sosial. Di tengah tekanan harga, risiko perlambatan ekonomi global, dan ketidakpastian pasar tenaga kerja, perlindungan sosial tetap menjadi instrumen penting menjaga konsumsi rumah tangga.

Belanja Bansos tidak hanya berdampak pada penerima langsung, tetapi juga pada perekonomian secara luas. Konsumsi rumah tangga merupakan kontributor utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Ketika daya beli masyarakat bawah terjaga, stabilitas ekonomi domestik relatif lebih kuat.

Karena itu, setiap penyesuaian anggaran bBansos selalu menjadi perhatian publik. Penurunan anggaran 2026 sebesar Rp19,23 triliun tentu memunculkan pertanyaan, terutama di kalangan penerima manfaat dan pemerhati kebijakan sosial.

Ke depan, transparansi dan akurasi data penerima menjadi kunci agar Bansos benar-benar tepat sasaran. Dengan basis data yang solid, anggaran yang lebih ramping pun tetap dapat efektif melindungi kelompok rentan.