periskop.id - Ribuan buruh dari berbagai aliansi melakukan aksi long march menuju Gedung DPR/MPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (28/8). Massa bergerak dari kawasan Senayan, tepatnya depan Stasiun TVRI, dengan mengenakan atribut Partai Buruh dan serikat pekerja masing-masing.
Mereka tiba di depan gerbang utama DPR/MPR sekitar pukul 10.20 WIB, diiringi mobil komando yang dilengkapi pengeras suara. Ketua Partai Buruh Said Iqbal menegaskan bahwa aksi ini bertujuan menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib.
“Kami pastikan aksi unjuk rasa ini berjalan aman dan lancar tanpa ada aksi kekerasan dalam menyampaikan aspirasi buruh kepada pemerintah,” ujarnya dikutip dari Antara, Kamis (28/8).
Ia juga menyatakan keinginan untuk bertemu langsung dengan anggota DPR guna menyampaikan tuntutan secara resmi. Dalam aksi tersebut, buruh menyuarakan enam tuntutan utama yang mereka nilai krusial untuk masa depan pekerja di Indonesia. Pertama, mereka mendesak penghapusan sistem outsourcing dan penolakan terhadap upah murah.
“Kami meminta agar Upah Minimum Tahun 2026 naik sebesar 8,5% sampai 10,5%,” kata Said.
Tuntutan ini dirangkum dalam kampanye bertajuk HOSTUM (Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah). Tuntutan kedua adalah penghentian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan pembentukan Satgas PHK.
Ketiga, mereka menuntut reformasi pajak perburuhan, termasuk kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan, serta penghapusan pajak atas pesangon, THR, JHT, dan diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah.
Tuntutan keempat dan kelima berkaitan dengan legislasi: buruh mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law dan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.
Terakhir, mereka meminta revisi RUU Pemilu guna mendesain ulang sistem pemilu 2029 agar lebih adil dan representatif.
Aksi ini diikuti oleh berbagai elemen gerakan buruh, termasuk Partai Buruh, KSPI, SPN, dan organisasi lainnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar