periskop.id - Kementerian Sosial (Kemensos) melaporkan penyaluran bantuan sosial (bansos) pada triwulan ketiga 2025 telah menjangkau jutaan keluarga di seluruh Indonesia.
Hingga 15 September 2025, bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sudah diterima oleh 13,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), setara 75,89% dari target. Sementara itu, Program Keluarga Harapan (PKH) telah tersalur kepada 7,4 juta KPM atau 74,43%.
“Dari penyaluran hingga hari ini itu semua nilainya masing-masing lebih dari Rp8,2 triliun untuk sembako dan Rp5,5 triliun untuk PKH,” ungkap Menteri Sosial Saifullah Yusuf melansir Antara, Senin (15/9).
Ia menilai progres ini positif, meski masih ada penerima yang belum mendapatkan haknya akibat kendala administratif.
Salah satu hambatan utama adalah pembukaan rekening kolektif (burekol) yang menjadi bagian kerja sama Kemensos dengan bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Dari total 2.164.852 KPM penerima sembako melalui burekol, baru 1.736.558 yang berhasil menerima bantuan, sementara 428.294 KPM sisanya masih dalam proses.
Situasi serupa terjadi pada PKH. Dari 1.945.399 KPM yang menggunakan skema burekol, masih ada 225.243 yang belum menerima pencairan.
Mensos menegaskan, “Tentu ya, ada upaya dari kami bahwa bagi penerima yang terkendala administratif, kami akan alihkan melalui skema komplementaritas agar tetap bisa mendapatkan manfaat.”
Kemensos memastikan seluruh bansos diprioritaskan untuk kelompok miskin ekstrem dan rentan, khususnya yang berada pada Desil 1-2 sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTESN) yang terus diperbarui. Data ini menjadi acuan utama agar bantuan tepat sasaran.
Selain kendala administratif, masalah teknis seperti kesalahan data kependudukan, ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat yang tidak valid juga menjadi tantangan. Untuk mengatasinya, Kemensos melakukan verifikasi berlapis dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk penerima manfaat sendiri.
Tinggalkan Komentar
Komentar