periskop.id - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (9/10). Pertemuan tersebut difokuskan pada evaluasi program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang hadir bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, menegaskan bahwa agenda utama adalah membahas kemandirian pangan.
“Food, kita akan bicara soal swasembada pangan,” ujarnya singkat kepada wartawan sebelum memasuki istana.
Di kesempatan terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa ia akan melaporkan perkembangan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional.
“Program ini terus berjalan,” katanya.
Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono juga membenarkan bahwa fokus rapat kabinet kali ini adalah memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong percepatan program KNMP. Sejak dilantik pada 20 Oktober tahun lalu, Presiden Prabowo memang berulang kali menegaskan komitmennya membawa Indonesia menuju swasembada pangan melalui modernisasi sektor pertanian.
Program KNMP sendiri sebelumnya masuk dalam paket 17 program ekonomi dan pemberdayaan yang diumumkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 15 September. Airlangga menjelaskan, pada tahap awal program ini menargetkan pembangunan 100 kampung nelayan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir.
“Tahun ini targetnya membangun KNMP di 100 lokasi, dengan serapan tenaga kerja 8.645 orang. Dalam jangka panjang, kami menargetkan 4.000 kampung nelayan yang bisa menciptakan sekitar 200 ribu lapangan kerja,” jelasnya.
Selain KNMP, ada empat program pemberdayaan lain yang juga menjadi prioritas, yakni penguatan koperasi desa Merah Putih, peremajaan perkebunan rakyat, revitalisasi tambak di pesisir utara Jawa, serta modernisasi armada kapal nelayan. Kelima program ini diharapkan mampu menyerap lebih dari tiga juta tenaga kerja di seluruh Indonesia.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir sebagai fondasi pembangunan ekonomi. Dengan dukungan lintas kementerian, program ini diharapkan tidak hanya memperkuat kemandirian pangan, tetapi juga membuka peluang kerja luas bagi masyarakat.
Tinggalkan Komentar
Komentar