Periskop.id - DPR RI kembali menggelar rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (1/9), setelah berhari-hari lalu digempur oleh aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat yang berujung ricuh. 

Adapun Komisi I DPR menggelar rapat kerja terkait pembahasan siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama TNI. Sejumlah Anggota Komisi I DPR RI berserta pimpinannya pun sudah beraktivitas dan hadir di kompleks parlemen.

"APBN kan siklus, siklus harus pas mekanismenya. Apa yang dibicarain ya belum tahu kan dari sana," kata Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto.

Selain Utut, sejumlah anggota Komisi I DPR yang tampak hadir antara lain Dave Laksono, Sukamta, TB Hasanuddin, Gavriel Novanto, hingga Andina Theresia Narang. Rencananya DPR RI juga akan menggelar rapat Badan Legislasi DPR RI, dengan agenda penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Dijaga TNI-Polri
Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membangun tenda-tenda prajurit hingga menyiagakan kendaraan taktis (rantis), untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa lanjutan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Sejumlah tenda itu tampak terpasang di area belakang Gedung Nusantara atau "gedung kura-kura" yang merupakan gedung utama kompleks parlemen. Di area tersebut juga sudah bersiaga belasan truk pengangkut prajurit hingga rantis Pindad Anoa milik TNI.

"Ada (prajurit TNI AD siaga). Kan ada 500 orang dari awal. Semua lengkap," kata Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak jelang menghadiri rapat bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Selain itu, aparat Brigade Mobil (Brimob) Polri juga memasang sejumlah tenda di area belakang kompleks parlemen. Mereka pun sudah bersiaga dengan perlengkapan pelindung dan pengurai massa.

Maruli pun berharap situasi nasional bisa berangsur kembali kondusif setelah ada beberapa aksi massa yang berujung kericuhan di Jakarta, termasuk di daerah-daerah lain.

Sekadar mengingatkan, sejak 25 Agustus 2025, massa aksi unjuk rasa memadati kompleks parlemen untuk menyampaikan tuntutan. Salah satunya soal penghapusan tunjangan fantastis bagi anggota DPR RI.

Kemudian pada 28 Agustus 2025, gabungan serikat buruh pun menggelar aksi di kompleks parlemen untuk menyampaikan tuntutan, di antaranya soal penghapusan outsourcing dan penolakan terhadap upah murah.

Pada sore hari, kompleks parlemen didatangi oleh massa unjuk rasa dari elemen lainnya hingga menyebabkan kericuhan. Aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan itu pun berlanjut hingga 29 dan 30 Agustus 2025, hingga Presiden Prabowo Subianto meminta aparat untuk melakukan tindakan tegas.