periskop.id - Lembaga riset IndoStrategi merilis hasil survei evaluasi kinerja satu tahun Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Dari 47 kementerian yang dinilai, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang dipimpin Abdul Mu’ti menempati posisi tertinggi, sementara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin Bahlil Lahadalia berada di posisi terbawah.
Survei ini melibatkan 424 responden dari berbagai daerah di Indonesia, yang dipilih secara purposif berdasarkan latar belakang pendidikan dan profesi. Penilaian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, mempertimbangkan kinerja kementerian selama satu tahun terakhir.
“Berdasarkan grafik di atas, semua kementerian mendapatkan skor kinerja sedang. Namun demikian, terdapat variasi skor. Yang tertinggi adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” ujar Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zazaman, dilansir dari Antara, Jumat (17/10).
Kemendikdasmen memperoleh skor 3,35 poin, tertinggi di antara seluruh kementerian. Menurut Ali, penilaian positif terhadap Mu’ti dipengaruhi oleh sistem PPDB/SPMB yang dinilai lebih tertib dan minim gejolak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kepemimpinan Mu’ti juga dianggap teknokratik dan memahami dunia pendidikan dasar secara mendalam.
Namun, Ali juga mencatat sejumlah catatan kritis terhadap Kemendikdasmen, seperti kebijakan yang kerap berubah-ubah dan isu kesejahteraan guru yang belum tertangani secara optimal.
Di sisi lain, Kementerian ESDM yang dipimpin Bahlil Lahadalia mendapat skor terendah, yakni 2,74 poin. Meski demikian, Ali menyebut ada aspek positif seperti program hilirisasi mineral dan pertambangan serta penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinilai mampu menekan praktik pertambangan ilegal.
Faktor negatif terhadap kinerja Bahlil mencakup isu lingkungan yang merusak ekosistem, ketergantungan tinggi pada batu bara, serta komunikasi publik yang dinilai retoris dan kurang diimbangi dengan eksekusi konkret di lapangan.
Selain Mu’ti, kementerian lain yang mendapat skor tinggi adalah Kementerian Luar Negeri (3,32), Kementerian Agama (3,26), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (3,22), serta Kementerian Pertanian (3,21). Sementara kementerian dengan skor rendah lainnya meliputi Kemenko Hukum dan HAM (2,81), Kementerian ATR/BPN (2,81), Kementerian HAM (2,79), dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (2,77).
Ali menyimpulkan bahwa kementerian yang bersifat teknokratik dan minim konflik politik cenderung menunjukkan kinerja lebih efektif dibanding kementerian yang sarat muatan politis. Hal ini menjadi pola umum yang terlihat dari hasil survei.
Dengan usia kabinet yang baru menginjak satu tahun, IndoStrategi menilai bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran masih berada dalam fase konsolidasi.
“Pemerintah perlu melakukan reformasi struktural, memperkuat koordinasi antar kementerian, meningkatkan transparansi, serta terbuka terhadap pengawasan publik,” ujar Ali.
Tinggalkan Komentar
Komentar