Periskop.id - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Syaripudin mengatakan, pihaknya masih menunggu pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, terkait upah minimum provinsi (UMP) 2026.

"Tentunya, saya pikir semua sama. Seluruh pemerintah provinsi di Indonesia ini menunggu petunjuk dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia yang sampai dengan tanggal 17 (November) ini belum diterbitkan (permenaker),” kata Syaripudin di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/11). 

Dia menjelaskan, pedoman itu nantinya dijadikan sebagai saran pertimbangan untuk ditetapkan melalui keputusan gubernur tentang penetapan UMP melalui Dewan Pengupahan.

Sementara itu, terkait unjuk rasa yang dilakukan buruh di depan Balai Kota DKI Jakarta tentang kenaikan UMP 2026, Senin siang, Syaripudin menghargai aspirasi tersebut. Menurut dia, aspirasi tersebut merupakan harapan para buruh agar ke depannya kesejahteraan mereka dapat semakin meningkat.

“Pemerintah pun pasti mempunyai tugas melayani masyarakat, menyejahterakan masyarakatnya, menilai ini sebuah dinamika, penyampaian aspirasi yang Insya Allah, positif, dan bisa menjadi hal-hal yang membangun untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta,” ujar Syaripudin.

Perwakilan Buruh

Kendati Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo tidak menemui massa aksi unjuk rasa tersebut, Syaripudin mengatakan, pihaknya telah menerima perwakilan buruh untuk mendengarkan aspirasi mereka.

“Ketika mungkin mereka mau ketemu gubernur, tentunya kan juga Pak Gubernur sudah punya jadwal kegiatan yang sebelumnya sudah diagendakan. Jadi, harapannya mereka juga bisa memahami,” tutur Syaripudin.

Untuk diketahui, pada Senin, pukul 11.00 WIB, massa buruh sudah menutup jalan di depan Balai Kota DKI Jakarta untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait UMP 2026. Jalan Medan Merdeka Selatan arah Patung Kuda pun ditutup dan tidak dapat dilewati kendaraan.

Pukul 11.15 WIB, petugas kepolisian mulai menutup Jalan Medan Merdeka Selatan arah Gambir karena di sekitar Patung Kuda juga terdapat unjuk rasa yang dilakukan oleh guru honorer. Di depan Balai Kota, massa buruh tampak membawa sejumlah atribut, seperti bendera serikat buruh serta spanduk tuntutan soal UMP.