periskop.id - Badan Gizi Nasional (BGN) melarang seluruh mitra, yayasan, dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memecat relawan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), kendati saat ini terjadi penyesuaian jumlah penerima manfaat.
“Ingat ya, setiap SPPG dilarang me-layoff para relawan, karena program MBG tidak hanya sekadar untuk memberikan makanan bergizi kepada siswa, tapi juga untuk menghidupkan perekonomian masyarakat, termasuk dengan mempekerjakan 47 warga lokal di setiap SPPG,” kata Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang dalam keterangannya, Sabtu (6/12).
BGN menerapkan kebijakan pembatasan kuota per unit dapur demi menjaga standar kualitas gizi. Kapasitas pengelolaan yang semula di atas 3.500 porsi kini disesuaikan menjadi 2.000 siswa dan 500 kelompok rentan (ibu hamil, menyusui, dan balita).
Pengecualian diberikan jika SPPG memiliki juru masak tersertifikasi, di mana kapasitas diizinkan naik hingga 3.000 penerima manfaat.
Penyesuaian ini merespons dinamika di lapangan, khususnya di wilayah eks Karesidenan Banyumas. BGN menemukan adanya penurunan drastis kuota per unit akibat menjamurnya SPPG baru yang melebihi alokasi ideal.
“Ada temuan saya, di Kabupaten Banyumas, kuotanya hanya 154 SPPG, tapi ternyata sekarang ada 227 titik. Kok bisa? Ini jelas nggak bener, karena akan terjadi perebutan penerima manfaat,” ungkap Nanik.
BGN berjanji segera menyelesaikan persoalan tata kelola internal tersebut. Fakta lapangan menunjukkan ketimpangan, seperti di satu kecamatan yang memaksakan pembangunan lima dapur baru padahal enam unit existing sudah mencukupi.
Guna melindungi kesejahteraan relawan di tengah situasi ini, BGN menyiapkan solusi skema pembiayaan at cost. Mekanisme penggantian biaya riil ini disepakati setelah koordinasi intensif dengan Wakil Kepala BGN bidang Sistem Tata Kelola, Sony Sonjaya.
Di sisi lain, BGN juga memperkuat landasan program melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Regulasi ini memperluas cakupan penerima manfaat secara signifikan.
Target sasaran kini merambah tenaga pendidik, guru honorer, ustaz pesantren, hingga kader Posyandu. Visi Presiden Prabowo Subianto memastikan program ini inklusif, menjangkau warga miskin, penyandang disabilitas, lansia, hingga anak jalanan.
“Pak Prabowo ingin seluruh siswa bisa makan makanan bergizi agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Jangan sampai ada anak Indonesia yang tidak bisa makan,” pungkas Nanik.
Tinggalkan Komentar
Komentar