periskop.id - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menjelaskan langkah lembaga antirasuah turun langsung ke lokasi banjir Sumatera dan Aceh demi memastikan distribusi logistik tepat sasaran di tengah kendala akses yang ekstrem.
“Di dua lokasi ini aksesnya cukup sulit. Karena itu, kami berkoordinasi sejak awal dengan aparat dan pemerintah daerah setempat untuk menentukan kebutuhan paling mendesak dan teknis distribusinya,” kata Budi melalui pesan tertulis, Jumat (12/12).
Budi menegaskan penyaluran donasi tidak dilakukan dalam bentuk uang tunai, melainkan dikonversi menjadi barang kebutuhan dasar. Strategi ini vital untuk meminimalisasi hambatan distribusi sekaligus menjamin bantuan relevan dengan kondisi lapangan.
Setibanya di Medan, tim gabungan langsung membelanjakan dana donasi sesuai daftar kebutuhan prioritas. Logistik tersebut kemudian dibawa menembus medan berat menuju titik-titik pengungsian.
Tim KPK yang terdiri dari unsur KORPRI dan Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) terjun langsung ke lapangan. Kehadiran mereka bertujuan mengurai potensi sumbatan koordinasi antarlembaga di daerah terdampak.
Ketua KORPRI KPK, Cahya H Harefa, merinci total donasi internal pegawai yang terkumpul mencapai Rp110 juta. Dana tersebut merupakan wujud solidaritas pegawai, termasuk dukungan dari wadah pegawai Rohis dan Oikumene.
“Bantuan yang disalurkan berupa makanan siap santap, air mineral, pakaian layak pakai, perlengkapan bayi, sepatu bot, produk sanitasi, hingga obat-obatan,” ujar Cahya.
Di Kabupaten Langkat, bantuan didistribusikan dari Posko Dinas Sosial menuju 16 kecamatan terdampak banjir. Bupati Langkat, Syah Afandin, mengapresiasi inisiatif KPK yang peduli pada aspek kemanusiaan di luar tugas penegakan hukum.
Sementara itu, Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menerima langsung pasokan logistik tersebut. Bantuan segera disalurkan ke dua titik pengungsian utama, yakni Desa Tanjung Karang dan Desa Menanggini, Kecamatan Karang Baru.
Langkah jemput bola ini diharapkan menjadi solusi atas tantangan geografis di lokasi bencana. KPK ingin memastikan setiap rupiah donasi pegawai benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.
Tinggalkan Komentar
Komentar