KPK Endus Aliran Fee Proyek DJKA ke Pegawai Kemnaker dan DPR

periskop.id - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, mengungkapkan penyidik tengah mendalami keterlibatan pegawai Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan anggota DPR dalam sengkarut rasuah di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Pendalaman ini merupakan pengembangan dari kasus yang menyeret nama Bupati Pati, Sudewo (SDW).

“Di antaranya, dugaannya kepada pihak-pihak baik di Kementerian Ketenagakerjaan atau juga di DPR ini,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK, Jumat (12/12).

Budi menjelaskan fokus utama penyidik saat ini adalah membedah modus pengondisian proyek. Selain itu, tim juga menelusuri aliran uang pelicin atau fee proyek yang diduga mengalir ke berbagai pihak lintas instansi.

“Didalami oleh penyidik dugaan pengkondisian yang dilakukan oleh para pihak ini seperti apa termasuk dugaan aliran uang, dalam sejumlah proyek ini aliran uang yang diduga terkait seperti fee-fee proyek seperti itu mengalir ke sejumlah pihak,” jelas Budi.

Pengembangan penyidikan ke arah legislatif dilakukan mengingat posisi Sudewo saat proyek bergulir. Kala itu, Sudewo diperiksa dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR yang bermitra dengan Kementerian Perhubungan.

Meski demikian, lembaga antirasuah belum secara gamblang mengumumkan status hukum terbaru Sudewo, apakah sebagai saksi atau tersangka.

Penyidik masih terus mengumpulkan kepingan bukti dari keterangan para saksi untuk memperkuat konstruksi perkara.

“Kita masih dalami setiap fakta dari keterangan-keterangan yang diperoleh, baik dari para tersangka yang sudah diperiksa, maupun saksi-saksi lainnya yang juga dipanggil. Termasuk dari yang terakhir kemarin, KPK sudah melakukan penahanan kepada para tersangka untuk lokus di Medan,” tutur Budi.

Nama Sudewo sendiri sempat mencuat dalam fakta persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada 9 November 2023.

Namanya disebut dalam sidang terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen Bernard Hasibuan.

Kasus besar ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah.

Hingga kini, KPK telah menahan 15 orang tersangka dan menetapkan dua korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas skandal korupsi infrastruktur tersebut.