Periskop.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, ketersediaan dana bantuan pemerintah untuk penanganan bencana di Sumatra dalam kondisi aman dan mencukupi. Ia menegaskan tidak ada kendala pembiayaan, baik untuk kebutuhan penanganan darurat saat ini maupun untuk anggaran tahun mendatang.
"Ada informasi yang dicek Presiden ke saya dan saya beri informasiny,a saya pikir sudah baik," kata Purbaya, seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/12).
Purbaya menjelaskan, sejumlah informasi terkait bantuan bencana telah dicek dan diklarifikasi langsung kepadanya. Hasilnya, pemerintah menyebut seluruh dukungan pendanaan telah disiapkan sesuai kebutuhan di lapangan.
Ia mengatakan, untuk tahun depan pemerintah telah menyiapkan anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp60 triliun yang telah melalui proses penyisiran anggaran.
Sementara untuk tahun berjalan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih memiliki cadangan dana sekitar Rp1,3 triliun. Selain itu, BNPB juga telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,6 triliun dan pengajuan tersebut sudah masuk ke Kementerian Keuangan.
Menurut Purbaya, dengan sisa cadangan yang masih tersedia serta pengajuan anggaran yang telah diproses, pendanaan penanganan bencana di Sumatera tidak menjadi persoalan. “Begitu ada pengajuan, kami langsung cairkan. Pemerintah siap, uangnya ada di bank,” tuturnya.
Proses Pemulihan
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, pemerintah mempercepat proses pemulihan pascabencana dan mulai memasuki fase awal pemulihan. Di antaranya, dengan terus mengintensifkan penanganan banjir serta longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Banda Aceh, Kamis, mengatakan, seluruh pemangku kepentingan yang terlibat terus memadukan upaya pencarian dan pertolongan, distribusi logistik, pembukaan akses wilayah, hingga percepatan pemulihan awal.
"Seluruh langkah tersebut dilakukan secara paralel untuk memastikan keselamatan masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan warga terdampak," serunya.
Abdul Muhari menyampaikan, penanganan bencana di tiga provinsi berdasarkan hasil pemutakhiran data hingga Kamis (18/12), dan terdapat penambahan korban meninggal dunia sebanyak sembilan jiwa.
Penambahan tersebut berasal dari Aceh Utara tiga jiwa, Aceh Timur dua jiwa. Kemudian, di Sumatera Utara meliputi Tapanuli Selatan satu jiwa, Langkat satu jiwa, serta di Sumatera Barat meliputi Agam dan Padang Pariaman masing-masing satu jiwa.
Dengan penambahan itu, kata Abdul Muhari, jumlah korban meninggal dunia dalam bencana di tiga provinsi di Pulau Sumatra tersebut bertambah dari 1.059 jiwa menjadi 1.068 jiwa.
Sementara, jumlah korban hilang tercatat sebanyak 190 orang, berkurang dari 192 orang pada Rabu (17/12). Penurunan itu merupakan hasil dari operasi pencarian dan pertolongan yang terus dilakukan secara intensif di berbagai lokasi terdampak.
Jumlah Pengungsi
Jumlah pengungsi juga menunjukkan tren menurun. Hingga Kamis (18/12), tercatat 537.185 jiwa masih berada di titik-titik pengungsian, berkurang dari 577.600 jiwa dari hari sebelumnya.
"Penurunan jumlah pengungsi ini sejalan dengan membaiknya kondisi di sejumlah wilayah serta terbukanya kembali akses distribusi bantuan," kata Abdul Muhari.
BNPB juga mencatat masih terdapat 27 kabupaten/kota yang menetapkan status tanggap darurat, dengan satu daerah tambahan yang memperpanjang masa tanggap darurat.
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kata dia, fase tanggap darurat tahap kedua tidak hanya difokuskan pada pencarian dan pertolongan, tetapi juga diarahkan untuk mengoptimalkan fase pemulihan awal.
"Selain pencarian, distribusi logistik, pembukaan akses jalan, komunikasi, dan energi, kita mulai mengoptimalkan fase pemulihan awal. Target utama kita adalah secepat mungkin memulai pembangunan hunian sementara dan hunian tetap di lokasi-lokasi yang aman," ucapnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar