Periskop.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh menyatakan, bantuan kemanusiaan dari dunia internasional untuk bencana Sumatra, khususnya Aceh, sudah diizinkan masuk. Hanya saja, bantuan yang masuk bersifat non-pemerintahan.
"Iya benar, bantuan internasional untuk bencana Sumatera bisa masuk," kata Juru Bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA di Banda Aceh, Senin (22/12) seperti dilansir Antara.
Berdasarkan konfirmasi yang dilakukan Pemprov Aceh dengan Kemendagri, kata dia, bantuan internasional yang bersifat non-goverment to goverment (pemerintah) selama ini dibenarkan. Tetapi bantuan dari pemerintah luar, belum bisa diterima.
"Terkait bantuan goverment to goverment belum ada arahan," ucapnya.
Dengan demikian, kata dia, pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional atau sejenisnya sudah bisa memberikan bantuan dalam upaya pemulihan Aceh pascabencana. Tetapi harus melaporkannya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).
Terkait bantuan barang atau logistik, lanjut dia, mengikuti aturan pelaporan instansi kebencanaan. Kemudian untuk program pemulihan, kata dia, nantinya dikomunikasikan dengan pemerintah pusat dan Aceh.
Hal tersebut harus dijalankan, karena harus disesuaikan dengan R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) yang bakal disusun oleh Pemprov Aceh di bawah supervisi pemerintah pusat.
Ia menegaskan, berbagai langkah pemulihan pascabencana terus dilakukan Pemprov Aceh. Bahkan Gubernur Aceh mengoptimalkan kunjungan langsung ke daerah terdampak agar bisa mengambil langkah strategis dan terpadu nantinya .
"Dari beberapa kesempatan Gubernur Aceh selalu berharap agar semua kita dengan berbagai kelebihan dan kekurangan untuk selalu bersatu demi percepatan pemulihan ini," ucapnya.
Bendera Putih
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengartikan fenomena pengibaran bendera putih di sejumlah daerah pasca-bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, merupakan bentuk rasa solidaritas ingin dibantu.
"Kalau bendera putih, kalau kita artikan semua masuk, menurut kacamata saya ya, sebagai solidarity, rasa simpatisan, dan rasa ingin dibantu. Seperti itu," kata Gubenur Aceh Mualem di Aceh Utara, Kamis (18/12).
Pernyataan itu disampaikan Mualem kepada awak media di sela-sela menerima bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan)/Bapanas di Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara.
Seperti diketahui, dalam beberapa hari terakhir banyak masyarakat Aceh mengibarkan bendera putih. Terutama di daerah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor, seperti Aceh Tamiang, Bireuen, Aceh Utara, Pidie Jaya, hingga di ibu kota provinsi yakni Banda Aceh.
Mualem menyampaikan aksi pengibaran bendera putih itu agar mendapatkan perhatian orang banyak baik dalam maupun luar negeri, tidak lebih. "Kemana kita arah, yang jelas, bendera putih itu dapat seperti ada untuk perhatian orang lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Saya pikir tidak lebih dari pada itu. Bukan menyerah," ujarnya.
Ia menegaskan provinsi hingga pemerintah pusat terus berupaya menyalurkan (bantuan), tentunya hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan.
"Seperti saya bilang tadi, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hari ini banjir, besok dibangun A,B,C,D, semua infrastruktur kan nggak mungkin," kata Mualem.
"Kita lihat sendiri, kita bukan duduk diam semuanya, juga pemerintah pusat bukan duduk diam, mengusahakan juga. Kita paham-paham lah, ngerti lah," sambungnya.
Ia meminta kepada masyarakat bersabar karena ini merupakan musibah. "Ya pasti bersabar, ini bukan kejadian di tangan manusia, ini di tangan Allah. Jadi mau tak mau, setiap musibah pasti ada hikmahnya, kita tawakal saja, tidak ada yang perlu kita pertikaikan," ucap Mualem.
Sementara itu, menyikapi banyaknya desakan untuk menerima bantuan asing, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengatakan, pihaknya telah mengomunikasikan ke negara-negara sahabat, bahwa Indonesia masih dapat mengerahkan kekuatan nasional untuk menangani dampak banjir dan longsor di Sumatera.
"Terkait komunikasi dengan negara lain, kami menyampaikan sesuai arahan Presiden Prabowo, bahwa saat ini kami berfokus mengerahkan seluruh kekuatan nasional," kata Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang, Jumat (19/12).
Hal itu ia sampaikan untuk menjawab pertanyaan terkait penolakan bantuan beras dari luar negeri bagi korban bencana di Sumatera. Ia mengakui ada sejumlah negara yang menawarkan bantuan langsung untuk korban bencana alam di Sumatera, tetapi ia tidak menyebut nama-nama negaranya.
Koordinasi BNPB
Menurut Yvonne, bantuan dari luar negeri dapat disalurkan melalui organisasi non-pemerintah lokal yang terpercaya dan telah menjalankan program penanggulangan bencana terlebih dahulu. Tentu dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Juru Bicara II Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela menambahkan, pemerintah telah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan instansi lain terkait bantuan dari luar negeri. "Intinya, kami mengoptimalkan program yang sudah berjalan," kata Nabyl.
Dalam kesempatan terpisah pada Jumat, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, bantuan berupa 30 ton dari Uni Emirat Arab untuk korban bencana telah dialihkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Medan ke Muhammadiyah Medical Center untuk didistribusikan.
Pemkot Medan sebelumnya menangguhkan pemanfaatan bantuan karena mengira bantuan itu berasal dari pemerintah Uni Emirat Arab. Namun, kemudian diketahui, bantuan itu berasal dari Bulan Sabit Uni Emirat Arab, sebuah organisasi non-pemerintah.
Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta pada 15 Desember, Presiden Prabowo Subianto sendiri mengapresiasi perhatian dan tawaran bantuan dari sejumlah negara. Tetapi ia menegaskan, Indonesia memiliki kemampuan untuk mengatasinya secara mandiri.
"Saya bilang terima kasih concern Anda. Kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini," kata Prabowo.
Tinggalkan Komentar
Komentar