Penerima MBG Diprediksi Bakal Tembus 80 Juta Orang Tahun Depan

periskop.id - Pemerintah menyiapkan cadangan dan pengendalian pasokan pangan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat sepanjang 2026. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang kerap dipanggil Zulhas mengatakan, pada awal Januari 2026 jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai puluhan juta orang dan terus meningkat pada bulan-bulan berikutnya.

“Bulan Januari, tanggal 8 Januari itu sudah 55 juta penerima manfaat. Februari naik lagi, Maret naik lagi. April itu sudah 80 juta Pak ya, hampir ya,” kata Zulkifli Hasan usai rapat terbatas penetapan cadangan pangan pemerintah tahun 2026 di Kantor Kemenko Pangan, pada Senin (29/12).

Ia menjelaskan, peningkatan jumlah penerima tersebut berdampak langsung pada kebutuhan pangan harian, terutama protein hewani. Dengan asumsi satu butir telur per penerima per hari, kebutuhan telur nasional meningkat drastis, disertai kebutuhan ikan dan bahan pangan lainnya.

“Kalau 80 juta kan, 80 juta satu hari satu butir, 80 juta butir telur itu Pak. Bayangin ya, kalau ikan 80 juta potong ikan satu hari,” ujarnya.

Selain protein, kata Zulhas, kebutuhan beras juga dipastikan melonjak. Pemerintah turut menghitung kebutuhan komoditas lain seperti pisang yang menjadi bagian dari menu MBG. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperkirakan membutuhkan lahan pisang sekitar 1,5 hektare per tahun. Dengan jumlah SPPG yang terus bertambah, kebutuhan lahan pisang nasional pun meningkat signifikan, di samping kebutuhan ayam dan beras.

Untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga, pemerintah memutuskan menaikkan cadangan beras pemerintah dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton. Kebijakan ini ditujukan untuk mempermudah penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) serta bantuan pangan.

Selain beras, cadangan jagung juga diperkuat dari sebelumnya 300 ribu ton menjadi 1 juta ton guna mendukung ketersediaan pakan ternak, khususnya ayam petelur, seiring meningkatnya kebutuhan telur.

Zulhas menuturkan, Pemerintah juga menetapkan kebijakan pengaturan daging dengan dua skema. Impor sapi hidup akan dipermudah untuk mendorong nilai tambah di dalam negeri melalui kegiatan penggemukan dan penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, impor daging beku akan tetap dikendalikan agar tidak mengganggu penyerapan sapi hidup di pasar domestik.

“Yang beku itu kita atur untuk nanti diimpor oleh Bulog agar bisa dikendalikan harganya, jumlahnya,” kata Zulkifli Hasan.

Selain beras, jagung, dan daging, pemerintah turut menyiapkan langkah pengendalian minyak goreng. Sebagian pasokan akan dikelola melalui mekanisme tertentu guna menjaga stabilitas harga di tengah tingginya kebutuhan pangan nasional.