periskop.id – Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil menumpahkan kekecewaannya karena bencana di wilayahnya seolah dianaktirikan oleh pemerintah pusat akibat matinya sinyal telekomunikasi yang menyebabkan kehancuran masif di sana gagal viral di media sosial.
"Tapi di Aceh Utara dari 27 kecamatan, 25 kecamatan terdampak dan sinyal HP mati. Kami bisa melihat saja bagaimana rumah hanyut, kemudian bagaimana sarana ibadah hanyut. Tapi kami tidak bisa memviralkan," ungkap Ismail dengan nada bergetar dalam Rapat Koordinasi Satgas Penanganan Bencana di Jakarta, Selasa (30/12).
Ismail merasa daerahnya diperlakukan berbeda dibanding kabupaten tetangga. Pejabat tinggi negara seperti Presiden dan Wakil Presiden tercatat sudah mengunjungi Aceh Tamiang dan Pidie Jaya.
Aceh Utara justru seolah terlupakan. Padahal kerusakan di sana sangat masif. Namun ketiadaan sinyal internet dan listrik membuat jeritan warga tak terdengar sampai Jakarta.
"Mungkin viralnya di Bireuen karena putus jembatan. Mungkin viralnya di Tamiang karena kota. Tapi pusat kayaknya tutup mata (pada kami)," keluhnya.
Sang Bupati bahkan berani membandingkan dampak bencana ini dengan tragedi masa lalu. Ia menilai skala kerusakan infrastruktur dan sebaran banjir kali ini sangat mengerikan.
Bencana ini menghantam merata dari hulu ke hilir. Desa-desa hancur total. Arus air bahkan menciptakan muara sungai baru di tengah pemukiman warga.
"Maka saya bilang, bencana di Aceh Utara lebih daripada Tsunami. Karena dari hulu sampai ke hilir. Rumah masyarakat semuanya hanyut," tegasnya.
Data kerusakan yang dipaparkan pun mencengangkan. Sebanyak 25 dari total 27 kecamatan lumpuh total akibat rendaman lumpur.
Jumlah korban jiwa yang dilaporkan mencapai 213 orang meninggal dunia. Sebanyak 3.506 rumah hilang tersapu arus. Sementara 72.364 rumah lainnya terendam.
Ismail mengaku sempat memohon bantuan logistik udara sambil menangis. Akses darat putus total. Ribuan warga terisolasi tanpa makanan dalam waktu lama.
"Saya pernah menangis-nangis minta pesawat untuk mengirim logistik kepada tempat-tempat yang terisolasi," kenangnya.
Kini ia menuntut keadilan distribusi bantuan. Pemerintah pusat diminta tidak hanya fokus pada daerah yang viral. Anggaran rekonstruksi mutlak dibutuhkan karena daerah tak mampu menanggung sendiri.
"Kita butuh kejelasan skema untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena ketidakmampuan kami mungkin di rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini jelas kami tidak mampu," pungkas Ismail.
Tinggalkan Komentar
Komentar