periskop.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan kehadiran menteri dan pejabat negara ke daerah terdampak bencana Sumatera merupakan kewajiban negara untuk memastikan penanganan berjalan efektif, bukan sekadar kunjungan simbolik.
“Tahun baru kita di daerah bencana, saya kira inilah memang kewajiban kita. Saya terima kasih semua unsur, saya lihat turun ke lapangan. Saya juga terima kasih sebagian besar, kalau tidak hampir semua pejabat-pejabat dari semua K/L (kementerian lembaga) berinisiatif semuanya turun dan kita berbagi, berbagi daerah, berbagi titik untuk saling mengecek, memeriksa, mencari masalah,” kata Prabowo, di Aceh Tamiang, Kamis (1/1).
Prabowo menekankan, kunjungan pemerintah ke lokasi bencana bukan semata-mata untuk menonton kondisi terdampak saja, melainkan untuk memahami persoalan di lapangan dan mencari solusi. Ia juga menyinggung kritik dari sejumlah pihak yang memandang kegiatan pemerintah secara negatif, termasuk anggapan pejabat hanya datang untuk melihat tanpa bekerja.
“Kadang-kadang saya monitor ada suatu kecenderungan yang menurut saya kurang sehat ya, dari beberapa pribadi-pribadi, komentator, dan sebagainya. Yang selalu melihat kegiatan bangsa Indonesia, kegiatan pemerintah dari sudut yang negatif,” tutur Prabowo.
Menurut Prabowo, kritik tersebut kerap menempatkan pemerintah pada posisi serba salah. Ia menyampaikan, kehadiran pejabat di daerah bencana justru penting untuk memastikan kebutuhan di lapangan terpenuhi.
“Jadi kalau ada, saya pernah dengar ada kritik begini ‘Untuk apa menteri datang ke tempat bencana? Hanya datang melihat’. Ya saudara-saudara, serba susah. Menteri tidak datang dibilang tidak peduli, menteri datang, ya masa menteri ikut macul? Bukan itu,” ucap dia.
Prabowo menjelaskan, pejabat negara hadir untuk mengidentifikasi persoalan secara langsung dan mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan daerah. Ia mencontohkan dialog yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah saat kunjungan dilakukan.
“Pejabat datang, pemimpin datang, datang melihat apa kekurangan. Apa masalah? Apa yang bisa kita bantu? Mana yang kita bisa percepat? Kan begitu. Saya datang ketemu gubernur, ya gubernur sampaikan ‘Kita butuh ini, kita itu, Pak ada usul ini’, saya tahu langsung. Saya bisa cek, kan begitu ceritanya,” jelas Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan, menjadi pemimpin berarti harus siap menerima kritik, termasuk hujatan dan fitnah, tanpa kehilangan semangat untuk bekerja.
“Tapi, ya mudah-mudahan saudara, saya, saya percaya dengan bukti. Jadi saya sampaikan ke saudara-saudara, para pimpinan, para menteri, para kepala badan, ya gubernur semua, salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah siap untuk dihujat. Siap untuk difitnah, siap, tapi tidak boleh kita apa, tidak boleh kita terpengaruh dan tidak boleh kita patah semangat,” tegas dia.
Menurut Prabowo, kritik yang berujung fitnah tetap dapat dijadikan peringatan agar pemerintah bekerja lebih waspada, selama keyakinan bahwa tudingan tersebut tidak benar tetap dijaga.
“Semua itu kita terima sebagai koreksi juga, gak apa-apa. Walaupun itu fitnah. Kalau kita tau di hati kita bahwa itu tidak benar, tapi itu jadi waspada bagi kita,” tutur dia.
Selain itu, Prabowo menegaskan, pendekatan kerja yang digunakan adalah berbasis bukti dan hasil nyata. Sebab, masyarakat Indonesia lebih percaya pada tindakan konkret dibandingkan pernyataan verbal.
“Saudara-saudara saya percaya dengan bukti. Evidence based, itu cara bekerja saya. Kalau saudara perhatikan saya jarang kasih wawancara dengan pers, bukan saya tidak hormati pers karena saya mengerti psikologi rakyat Indonesia. Rakyat hanya percaya dengan bukti. Kita sekarang dalam rangka membuktikan,” ucap Prabowo.
Atas dasar tersebut, Prabowo kembali menegaskan, kehadiran menteri dan pejabat ke daerah terdampak bencana bertujuan untuk bekerja dan mengambil keputusan, bukan untuk kepentingan lain.
“Jadi kalau ada menteri menteri pejabat turun, itu dia tidak turun untuk wisata, dia datang, dia melihat, dia mencatat, mengerti, mengambil keputusan,” ungkap Prabowo.
Tinggalkan Komentar
Komentar