periskop.id - Indonesia Corruption Watch mengungkap dugaan pemanfaatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai alat konsolidasi kepentingan politik dan elite. Program yang dirancang
untuk memenuhi hak gizi masyarakat itu dinilai tidak sepenuhnya lepas dari kepentingan kekuasaan.
“MBG ini bukan hanya memberikan manfaat kepada publik, tapi juga ada manfaat bagi para elit politik,” kata Peneliti ICW Yassar Aulia, merujuk pada hasil pemantauan yang mereka lakukan.
Penelitian dilakukan pada Oktober hingga November 2025 dengan menganalisis 102 yayasan penerima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Data yayasan diperoleh dari laman resmi Badan Gizi Nasional (BGN) pada Maret 2025, sebelum akses publik terhadap daftar yayasan tersebut ditutup.
ICW mengumpulkan data melalui tangkapan layar laman resmi BGN, lalu menelusuri struktur kepengurusan yayasan melalui akta pendirian yang diperoleh dari Kementerian Hukum. Sampel disusun secara representatif dengan melibatkan yayasan dari seluruh provinsi.
Dalam analisisnya, ICW memetakan afiliasi pengurus yayasan, baik yang memiliki jabatan publik, keterkaitan dengan partai politik, relasi bisnis, maupun hubungan keluarga dengan pejabat negara. Pendekatan ini mengacu pada standar internasional Financial Action Task Force (FATF) terkait individu dengan paparan politik atau Politically Exposed Person (PEP).
Selain afiliasi politik, penelitian juga menyoroti pola patronase serta potensi konflik kepentingan yang muncul ketika kepentingan privat beririsan dengan kewajiban jabatan publik.
Dari 102 yayasan yang diteliti, sebanyak 17 yayasan terindikasi terafiliasi dengan partai politik. Selain itu, 18 yayasan terafiliasi dengan kalangan pebisnis atau swasta lintas sektor, termasuk sektor ekstraktif.
ICW juga menemukan 12 yayasan terkait dengan birokrasi pemerintahan, sembilan yayasan terhubung dengan kelompok relawan atau organisasi pendukung kampanye Pilpres, serta tujuh yayasan yang memiliki hubungan keluarga atau kedekatan personal dengan pejabat publik.
Temuan lainnya menunjukkan enam yayasan terafiliasi dengan unsur militer, empat yayasan terkait mantan pejabat pemerintahan, serta tiga yayasan yang pengurus atau pendirinya pernah tersangkut kasus korupsi. Dua yayasan lainnya terafiliasi dengan aparat penegak hukum.
Daftar Yayasan Terafiliasi Partai Politik
Selain memetakan sebaran politisi dan partai, Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mengidentifikasi nama-nama yayasan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terafiliasi dengan partai politik. Total terdapat 28 yayasan yang dalam penelitian ini dikategorikan memiliki keterkaitan politik berdasarkan struktur kepengurusan, afiliasi individu, maupun relasi kekuasaan yang teridentifikasi.
Yayasan-yayasan tersebut antara lain Yayasan Bakti Ibu Sejahtera, Yayasan Mugi Berkah Lestari, Yayasan Asra Bakti Maritim, Yayasan Cahaya Wirabangsa, Yayasan Naraya Jati Luhur, Yayasan Cahaya Al Barkah Bambuduri, Yayasan Karya Indonesia Emas, Yayasan Salman Peduli Berkarya, dan Yayasan Al Futuwwah Kandangan.
Selain itu, ICW juga mencatat Yayasan Pasundan Bakti Pertiwi, Yayasan Darush Sholihin Batam, Yayasan Insan Cendikia Jayapura, Yayasan Sinergi Setia Tani, Yayasan Darul Ilhamiyah Nusantara, Barisan Rakyat Peduli, Yayasan Pesantren Mandiri Makassar, serta Yayasan Berkat Gemilang Nusantara.
Nama yayasan lain yang masuk dalam temuan tersebut yakni Yayasan Toyoda Mahwu Jaya, Yayasan Sahabat Pelangi, Yayasan Insan Mandiri Berkemajuan, Yayasan Lazuardi Kendari, Yayasan No Fito Timor, Yayasan Keluarga Damai Berkah, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Umi Indonesia, dan Yayasan Perjuangan untuk Kesejahteraan Rakyat.
ICW juga memasukkan Yayasan Mitra Wahid Jawa Tengah, Yayasan Garuda Muda Dharmagati, serta Yayasan Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya dalam daftar yayasan yang terafiliasi secara politik.
Menurut ICW, pemetaan ini penting untuk membuka struktur keterkaitan antara program negara dan aktor politik, sekaligus menjadi dasar pengawasan publik agar penyaluran program MBG tidak rentan terhadap konflik kepentingan dan praktik patronase.
Sebaran Partai dan Legislator Aktif di Yayasan Mitra MBG
ICW juga memetakan afiliasi kepartaian dalam yayasan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari total yayasan yang terindikasi memiliki keterkaitan politik, ICW menemukan sedikitnya 44 politisi yang tersebar di 28 yayasan penerima SPPG.
Sebaran afiliasi tersebut melibatkan berbagai partai politik. Partai Gerindra tercatat memiliki jumlah terbanyak dengan enam politisi, disusul PKS lima politisi, PAN empat politisi, serta NasDem dan PDI Perjuangan masing-masing tiga politisi. Afiliasi juga ditemukan pada kader Hanura, PSI, dan Partai Berkarya masing-masing dua politisi, serta Parsindo, PPP, PBB, PKB, dan Partai Demokrat masing-masing satu politisi.
ICW menilai sebaran lintas partai ini menunjukkan bahwa keterkaitan politik dalam yayasan mitra MBG meluas dan melibatkan spektrum kekuatan politik yang beragam.
Selain itu, ICW menemukan sedikitnya empat anggota legislatif aktif yang tercatat memiliki peran struktural dalam yayasan mitra MBG. Mereka adalah Asep Rahmat, anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari PAN yang menjabat Ketua Yayasan Asra Bakti Maritim; Raden Muhammad Nizar, anggota DPRD Kabupaten Garut dari PPP yang menjabat Ketua Yayasan Cahaya Wirabangsa; Sulaeman Lessu Hamzah, anggota DPR RI dari NasDem yang tercatat sebagai Pengawas Yayasan Insan Cendekia Jayapura; serta Raden Ayu Amrina Rosyada, anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dari Hanura yang merupakan pendiri Yayasan Sahabat Pelangi.
Keterlibatan legislator aktif ini dinilai memperkuat risiko konflik kepentingan dalam pelaksanaan program MBG, terutama ketika jabatan publik beririsan langsung dengan pengelolaan yayasan penerima program negara.
Tinggalkan Komentar
Komentar