periskop.id – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh menyoroti ketidakakuratan data dalam pemaparan Kementerian Pertanian (Kementan) yang mencantumkan angka nol pada kerusakan infrastruktur bendungan dan irigasi di Sumatera Barat pascabanjir bandang.
“Di laporan ini tidak ada. Sumber nol sama sekali, baik itu bendungan yang rusak, irigasi yang rusak, itu nol. Ini bisa dipastikan bahwa data ini salah,” tegas Rahmat dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (14/1).
Legislator asal Sumatera Barat ini mengungkapkan keheranannya terhadap data tersebut. Fakta di lapangan menunjukkan kerusakan infrastruktur pengairan yang sangat masif dan kasat mata.
Rahmat mencontohkan Bendungan Gunung Nago di Kota Padang. Infrastruktur irigasi terbesar di wilayah tersebut bahkan hanyut tersapu banjir bandang, namun luput dari catatan kerusakan yang dipaparkan kementerian.
Kesalahan data ini dinilai fatal karena berdampak langsung pada prediksi kebutuhan anggaran pemulihan. Rahmat mengkhawatirkan alokasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi tidak tepat sasaran akibat basis data yang keliru.
“Saya bisa pastikan ini salah datanya. Dan efek salah data ini, salah kepada prediksi anggaran yang diperlukan,” ujarnya.
Politisi ini mengaku telah mengantongi data pembanding dari pemerintah daerah. Laporan dari Bupati Agam dan Wali Kota Padang menunjukkan angka kerusakan yang signifikan, bertolak belakang dengan paparan pusat.
Berdasarkan data Bupati Agam, tercatat setidaknya ada 68 unit irigasi tersier yang rusak. Belum lagi kerusakan pada irigasi primer dan aliran sungai yang membutuhkan penanganan segera.
Merespons kritik tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengakui adanya kemungkinan ketidaksempurnaan data awal karena situasi di lapangan yang sangat dinamis. Pihaknya berjanji akan terus memperbarui data kerusakan seiring laporan yang masuk.
“Mungkin data ini salah, belum sempurna. Nanti kita tambah karena data ini berprogres terus, Pak. Jadi kami terima laporan dari lapangan terus,” jawab Amran.
Rahmat pun mendesak Kementan segera melakukan validasi ulang bersama pemerintah daerah. Akurasi data menjadi kunci agar usulan tambahan anggaran pemulihan pascabencana dapat disetujui dan benar-benar bermanfaat bagi petani terdampak.
“Kita dari Sumatera Barat prediksi itu hampir Rp2 triliun untuk sektor pertanian saja. Tentu kita berharap nanti kalau bisa ini menjadi prioritas bagi kita,” pungkas Rahmat.
Tinggalkan Komentar
Komentar