Periskop.id - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie meyakini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi memberikan tambahan signifikan terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional hingga 3,5%. Keyakinan itu didasarkan pada besarnya dampak ekonomi yang dihasilkan dari rantai pasok pangan yang terlibat dalam program tersebut.

Anindya ditemui usai MBG Outlook di Jakarta, Rabu (14/1) menyampaikan, angka tambahan PDB yang dihasilkan bukanlah proyeksi yang ringan, melainkan target yang realistis. Syaratnya, program MBG dijalankan secara optimal dan konsisten.

Menurutnya, kontribusi MBG bahkan dapat menjadi salah satu penopang pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi, sesuai target Presiden Prabowo di angka 8%. "Berdasarkan ukuran ekonomi bisa membuat pertumbuhan tambahan di PDB 3,5%," serunya. 

Selain dampak ekonomi, ia menegaskan, MBG membawa manfaat strategis bagi pembangunan sumber daya manusia. Program ini dinilai menjadi fondasi awal dalam menyiapkan generasi masa depan yang lebih sehat dan berkualitas.

"Kita menginginkan lebih banyak insinyur, lebih banyak dokter, lebih banyak juga istilahnya guru, dan sampai atlet," tuturnya. 

Dari sisi implementasi, Anindya menyebut pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Hingga saat ini, lebih dari 20.000 SPPG telah terbangun, dengan Kadin berpartisipasi dalam pembangunan 1.000 dapur di berbagai daerah.

Ia menambahkan, program MBG juga menjadi pintu masuk penguatan ketahanan pangan nasional. Menurut Anindya, ketahanan pangan hanya dapat terwujud melalui hilirisasi sektor pertanian yang kuat dan berkelanjutan. Hal ini didukung oleh kepastian pasar dari program MBG sebagai pengguna hasil produksi pangan dalam negeri.

MBG, kata Anindya, turut membuka peluang usaha luas bagi anggota Kadin di daerah maupun asosiasi. Mulai dari penyediaan ayam, telur, tahu, tempe, sayuran, buah-buahan, hingga susu. 

Peluang juga terbuka di sektor pendukung seperti produksi hulu, cold chain, logistik pangan, pengolahan protein, serta subsektor terkait lainnya.

Anggaran Rp335 Triliun
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk program MBG sepanjang 2026, sebagai program nasional yang mendukung peningkatan gizi dan penguatan ekonomi.

Airlangga mengatakan, jaminan pendanaan program MBG berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan begitu, pelaksanaannya dipastikan aman, berkelanjutan, dan terukur dalam memastikan keberlangsungan layanan gizi bagi para penerima manfaat.

“Jaminannya itu APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Tahun ini pemerintah menyiapkan untuk MBG sebesar Rp335 triliun, jadi aman,” kata Airlangga 

Anggaran tersebut dirancang untuk mendukung target penerima manfaat program MBG sekitar 82 juta orang di seluruh Indonesia pada 2026. Ia menilai program MBG mampu menggerakkan perekonomian karena operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibayar di awal. Dengan begitu arus kas pelaksana menjadi kuat dan stabil, sekaligus mendorong investasi lokal, usaha kecil, dan ekonomi daerah.

Model bisnis SPPG dinilai menarik karena pembayaran dilakukan sebelum proses produksi, sehingga memberikan kepastian arus kas, mempercepat perputaran modal, dan mendorong replikasi unit dapur baru.

“Model bisnis SPPG ini luar biasa. Karena dibayar di awal, baru memproduksi, sehingga sebetulnya arus kasnya bagus. Dan beberapa yang kami monitor, ada yang sudah memiliki satu SPPG dan pasti mau membangun yang kedua dan seterusnya,” ujarnya.

Di daerah seperti Lamongan, kata Airlangga, terdapat partisipasi masyarakat yang bergotong royong membangun usaha SPPG. Hal ini mencerminkan efek pengganda ekonomi dari program MBG.

Airlangga menjelaskan, dari total anggaran Rp335 triliun, setiap kuartal diperkirakan menyalurkan hampir Rp80 triliun ke tingkat akar rumput (grassroot). Nilai tersebut melampaui stimulus pemerintah pada kuartal pertama tahun sebelumnya yang tercatat mendekati Rp37 triliun secara nasional.

“Jadi, kalau program ini meluncur ke grassroot sebesar Rp80 triliun, tentu akan mempunyai efek terhadap pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

Menurut Airlangga, penyaluran dana Rp80 triliun per kuartal secara langsung ke masyarakat, akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Terutama melalui peningkatan konsumsi, produksi, dan penciptaan lapangan kerja baru.

Selain itu, program MBG juga diperkirakan mampu menyerap hingga tiga juta tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan perhitungan, setiap satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan sekitar 400 ribu lapangan kerja baru.

Airlangga menghitung kontribusi MBG berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7%. Dengan asumsi realisasi setengah dari potensi tersebut, program ini tetap dapat memberikan tambahan sekitar tiga persen bagi perekonomian nasional pada periode pelaksanaan 2026.

“Ini akan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah,” pungkasnya.