periskop.id - Sekretaris Umum International Economic Association Lili Yan Ing menilai alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp335 triliun tidak efektif karena bersifat universal dan tidak menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Dalam pemaparannya pada forum Global Economic Outlook, Lili menyebut hanya sekitar 4% siswa di Indonesia yang membutuhkan bantuan makanan bergizi. Menurutnya, jika program tersebut diarahkan secara tepat sasaran, kebutuhan anggaran MBG seharusnya tidak lebih dari Rp8 triliun.
“Pemerintah tidak seharusnya mengalokasikan Rp335 triliun untuk MBG yang bersifat universal, memberikan makanan kepada seluruh siswa Indonesia. Itu sangat membuang-buang alokasi dana kepada masyarakat yang sebenarnya tidak membutuhkan,” ujar Lili saat ditemui wartawan di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (15/1).
Ia menilai sebagian besar dana MBG seharusnya dialihkan untuk kegiatan yang lebih produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, penggunaan anggaran negara harus diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang, bukan sekadar program populis.
Kritik terhadap MBG tersebut disampaikan di tengah tantangan ekonomi nasional yang masih dihadapkan pada pelemahan daya beli masyarakat. Lili mencatat jumlah kelas menengah Indonesia mengalami penurunan signifikan, dari sekitar 57 juta orang atau 24% populasi pada 2019 menjadi sekitar 17% pada 2025. Kondisi ini berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, tingkat pengangguran usia muda juga masih tergolong tinggi. Lili menyebut pengangguran kelompok usia 15–24 tahun berada di kisaran 17%, mencerminkan persoalan struktural di pasar tenaga kerja, termasuk ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri.
Menurut Lili, mendorong pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan konsumsi. Ia menekankan pentingnya peningkatan investasi dan peran sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Tanpa perbaikan iklim investasi dan kepastian kebijakan, target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dinilai sulit tercapai.
“Pertumbuhan ekonomi bukan sekadar mengejar angka, tetapi harus diterjemahkan menjadi kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan ekonomi ke depan perlu lebih selektif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Dalam konteks tersebut, Lili menilai penajaman sasaran program bantuan, termasuk MBG, menjadi penting agar anggaran negara digunakan secara lebih efisien dan berdampak luas bagi perekonomian.
Tinggalkan Komentar
Komentar