periskop.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini memberikan sinyal positif terkait rencana pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2026. Ia menyampaikan harapan agar seleksi tersebut dapat dibuka.
"Mudah-mudahan, mudah-mudahan," kata Rini saat ditanya mengenai kepastian adanya tes CPNS di tahun 2026, di Gedung Kementerian PAN-RB, Selasa (24/2).
Rini menjelaskan, kementeriannya sedang menyiapkan langkah untuk meminta kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah mengusulkan kebutuhan formasi mereka. Fokus utama dalam seleksi mendatang bukan sekadar jumlah, melainkan ketepatan kompetensi yang dibutuhkan.
“Kompetensi apa yang dibutuhkan. Yang paling penting itu adalah kompetensinya,” ujarnya.
Pemerintah mencatat terdapat sekitar 160.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa pensiun pada 2025. Posisi-posisi inilah yang direncanakan untuk diisi melalui seleksi 2026. Namun, Rini menegaskan penetapan formasi harus disesuaikan dengan arah kebijakan strategis nasional.
"Pertama, kompetensi itu tentunya harus disesuaikan dengan strategi dari kementeriannya, kemudian strategi Bapak Presiden. Kan kita mengutamakan program-program Bapak Presiden, ya. Program-program prioritas Bapak Presiden," ucap Rini.
Kebutuhan kompetensi tersebut akan disaring melalui Prioritas Nasional (PN) guna memastikan ASN baru mampu mendukung program pemerintah secara optimal. Rini menekankan dirinya tidak bisa sembarangan menentukan kompetensi tanpa masukan dari instansi terkait.
“Nah, dari situ kita akan lihat lagi kompetensinya apa yang dibutuhkan. Dan nanti ini saya nggak bisa ngarang, kan. Saya nggak bisa ngarang kompetensi apa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah daerah,” tuturnya.
Selain masalah kompetensi, faktor anggaran menjadi variabel penentu dibukanya seleksi tersebut. Mengingat biaya pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK cukup besar, KemenPAN-RB telah bersurat secara resmi kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penghitungan.
"Dan kita sudah mengajukan kepada Menteri Keuangan mengenai kesiapan anggarannya. Kami sudah bersurat kepada Menteri Keuangan untuk segera dihitung. Dan K/L itu kan baru saja mereka juga selesai dengan penerimaan CPNS dan PPPK kemarin," tambah Rini.
Pemerintah berhati-hati dalam mengumumkan jadwal pasti karena harus memastikan kesiapan biaya dan kesesuaian data dari seluruh instansi pemerintah daerah maupun pusat.
“Dan tentunya itu memerlukan biaya yang cukup besar. Tapi kami juga ingin memperhatikan kompetensi-kompetensi yang ke depan dibutuhkan. Kami juga sudah menyediakan sekitar 160.000 pensiun yang memang harus diisi,” tutup Rini.
Tinggalkan Komentar
Komentar