Periskop.id - Presiden Prabowo Subianto membangun ruang diskusi nasional melalui pertemuan dengan lintas generasi pemimpin dan pimpinan partai politik. Tujuanya satu, mengantisipasi dampak geopolitik global yang semakin kompleks.
"Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kesatuan sikap dan kesiapsiagaan nasional demi menjaga stabilitas dan keamanan negara," kata Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3) malam.
Menurut dia, hal itu dilakukan agar kejadian di global itu bisa diantisipasi untuk mengamankan Tanah Air. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo bersama para tokoh bangsa yang dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, Menteri Luar negeri terdahulu dan sejumlah ketua umum partai politik, membahas perkembangan geopolitik hingga kesiapan Indonesia dalam menghadapi hal tersebut.
Lebih lanjut, Bahlil menyebut, segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini merupakan wujud kesiapan Indonesia mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi di tengah dinamika global.
"Kami dari partai politik sangat memahami posisi yang dilakukan oleh Bapak Presiden dan juga adalah kesiapan-kesiapan langkah-langkah untuk mengantisipasi ini,” ujar Menteri ESDM tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf turut menegaskan kembali, keputusan Indonesia dalam bergabung dengan Board of Peace (BoP) merupakan pilihan yang paling memungkinkan, dalam upaya Indonesia merespons dinamika global saat ini.
“Penjelasan yang menurut saya, beliau menjelaskan pilihan yang memang terberat dari yang ada, yang paling mungkin dari yang ada, bukan pilihan-pilihan ideal,” ujar Al Muzzammil.
Terkait situasi yang tengah terjadi di Iran dan Israel, ia mengungkapkan saat ini Indonesia telah secara strategis dan responsif menjaga stabilitas nasional di tengah krisis global. Kesiapan tersebut, termasuk dalam hal ketahanan pangan hingga energi nasional.
“Intinya pada pertahanan kita, pada kesiapan kita menghadapi krisis itu. Beliau menjelaskan tentang persiapan pangan kita, persiapan energi kita, dan dialog elit kita,” ucapnya.
Pertemuan yang digelar selama sekitar 3,5 jam tersebut merupakan langkah aktif pemerintah, untuk menyatukan pandangan dalam upaya menjaga stabilitas nasional.
Ini merupakan wujud komitmen dalam menciptakan ruangan kolaboratif dan inklusif dalam penyelenggaraan negara yang mengutamakan kepentingan nasional.
Sejumlah pemimpin terdahulu yang hadir dalam pertemuan itu yakni Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden Ke-11 RI Boediono dan Wakil Presiden Ke-13 Ma'ruf Amin.
Sementara itu, ketua umum (Ketum) partai politik yang hadir antara lain Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Al Muzammil Yusuf dan Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Tampak hadir pula sejumlah mantan Menteri Luar Negeri yaitu Alwi Shihab, Hasan Wirajuda dan Marty Natalegawa, serta jajaran Kabinet Merah Putih.
Potensi Perang Berlanjut
Sebagai Menteri Luar Negeri Periode 2001-2009, Noer Hassan Wirajuda menjelaskan, Presiden Prabowo menggambarkan situasi geopolitik terkini, termasuk mengenai dampak dari serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Termasuk serangan balasan Iran dan eskalasinya di negara-negara Teluk.
"Didiskusikan (situasi di Iran, red.), implikasinya apa terhadap kita, terhadap dunia. Ketika tatanan dunia sudah tidak lagi efektif dan tidak ada lagi peluang kepada negara yang menjadi korban serangan militer untuk mengadu kepada siapa. Karena PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa, red.) sudah tidak berperan dan aturan atau 'rule-based order' hanya 'on paper' dan memang tidak ada kekuatan pemaksa, apalagi kalau itu berkaitan dengan negara-negara besar," beber Hassan, Selasa malam.
Hassan melanjutkan Presiden Prabowo kemudian mengajak seluruh tokoh untuk memikirkan bagaimana Indonesia menempatkan diri, mengingat implikasi dari eskalasi di Teluk tidak hanya kepada urusan keamanan dan perdamaian dunia, tetapi juga terhadap perekonomian.
"Bapak Presiden menggambarkan bagaimana kita harus menavigasi hidup kita, bukan hanya dua karang, tetapi sekarang beberapa karang dan itu tidak mudah,” serunya.
Dalam kesempatan yang sama, Hassan juga mengungkap isi diskusi juga mempertimbangkan kemungkinan adanya perang berlarut di kawasan Teluk. Terlepas Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump mengatakan perang akan berlangsung selama beberapa hari.
"Kalau juga misalnya Amerika akan menggelar pasukan darat, bisa jadi (perang) lebih panjang dan reaksi perlawanan di sekitar negara-negara Timur Tengah juga akan besar, membesar dan karena itu perang akan berlangsung lama," kata Hassan.
Hassan menilai dampak dari eskalasi di Teluk itu tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga oleh banyak negara.
"Karena itu, Presiden menganggap penting untuk mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, dihadapi oleh Presiden, kepada kita yang diminta datang pada malam hari ini," imbuhnya.
Hadapi Segala Kemungkinan
Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus siap menghadapi segala kemungkinan, menyusul perkembangan situasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam diskusi dan silaturahmi kebangsaan, Selasa (3/3) malam. "Tadi juga disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa apa pun yang akan terjadi, kita harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan," kata Sugiono.
Sugiono menyampaikan bahwa situasi ke depan masih akan berkembang dan pemerintah akan terus mencermati dinamika yang terjadi.
Terkait upaya diplomatik, Sugiono mengungkapkan dirinya telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Dalam komunikasi tersebut, dirinya menyampaikan bahwa Indonesia menyesalkan atas gagalnya perundingan yang berujung pada eskalasi situasi konflik di kawasan tersebut.
Indonesia, kata dia, juga menegaskan kembali prinsip penghormatan terhadap integritas dan kedaulatan wilayah suatu negara serta pentingnya kembali ke meja perundingan guna meredakan ketegangan.
Tinggalkan Komentar
Komentar